Peaceful Anarchy

Tulisan ini sebelumnya telah dipublikasikan di Jurnal Hubungan Internasional Universitas Airlangga Vol. 11 No. 1, Tahun 2018 Kata ‘pengungsi’ baru pertama kali didefinisikan dalam sebuah hukum internasional melalui 1951 United Nations Convention Relating to the Status of Refugees (Konvensi PBB tentang Pengungsi Tahun 1951). Melalui konvensi ini, setiap pengungsi mendapatkan status dan juga hak-hak yang dijamin oleh hukum internasional. Hal ini dilandasi oleh tiga prinsip fundamental: (1) non-diskriminasi; (2) non-penalisasi; dan (3) non-pemulangan paksa. Konvensi ini kemudian ditandatangani oleh 26 negara yang menghadiri pertemuan ini, salah satunya adalah Australia.  Pada perkembangannya, Konvensi PBB Tahun 1951 berhasil mendapatkan penerimaan yang baik dari komunitas internasional dan telah diratifikasi oleh 145 negara per April 2015 (UNHCR, 2016). Asumsi awal yang dapat dihasilkan dari fakta ini adalah bahwa komunitas internasional telah mengakui hak pengungsi dan mene

(This article is an edited transcript of Dr. Max Lane's lecture at International Workshop on Power, Conflict & Democracy 2018 in Yogyakarta, 26-28 October 2018) The increased discussion on citizenship is the idea that transition to democracy is either taking place or has taking place. Several key advances in the transition from dictatorship to democracy after 1998: (1) there is a systematic armed coercion in political life; (2) there is increased freedom of speech and criticism (although there are some limitation, e.g. Marxism banned, advocacy of 80ism is still banned); (3) there is extended participation in election (but some limitation for certain ideology). Parliament also making it more and more difficult for new party to participate in election. We now has a system where government is formed on the basis of popular election. The New Order's election did not really decide who will govern but then Habibie's government allows the freedom of association (trad