Peaceful Anarchy

Tulisan ini sebelumnya telah dipublikasikan di Jurnal Hubungan Internasional Universitas Airlangga Vol. 11 No. 1, Tahun 2018 Kata ‘pengungsi’ baru pertama kali didefinisikan dalam sebuah hukum internasional melalui 1951 United Nations Convention Relating to the Status of Refugees (Konvensi PBB tentang Pengungsi Tahun 1951). Melalui konvensi ini, setiap pengungsi mendapatkan status dan juga hak-hak yang dijamin oleh hukum internasional. Hal ini dilandasi oleh tiga prinsip fundamental: (1) non-diskriminasi; (2) non-penalisasi; dan (3) non-pemulangan paksa. Konvensi ini kemudian ditandatangani oleh 26 negara yang menghadiri pertemuan ini, salah satunya adalah Australia.  Pada perkembangannya, Konvensi PBB Tahun 1951 berhasil mendapatkan penerimaan yang baik dari komunitas internasional dan telah diratifikasi oleh 145 negara per April 2015 (UNHCR, 2016). Asumsi awal yang dapat dihasilkan dari fakta ini adalah bahwa komunitas internasional telah mengakui hak pengungsi dan ...

A. Latar Belakang Masalah Israel merupakan negara yang lahir di tengah perebutan kekuasaan di kawasan Timur Tengah. Keberadaan Israel selalu dipermasalahkan oleh kekuatan-kekuatan besar di kawasan ini karena dianggap menempati teritori yang seharusnya bukan milik mereka. Orang-orang Arab yang merasa berhak atas tanah yang ditempati Israel pun memproklamirkan negara baru bernama Palestina yang didukung oleh negara-negara besar di Timur Tengah, seperti Mesir, Libya, dan Suriah (Smith, 2001). Pada perkembangannya, konflik Israel-Palestina di kawasan ini merambah ke luar kawasan dan mendorong keterlibatan kekuatan besar di tingkat global, seperti Amerika Serikat. Dalam hal ini, Amerika Serikat selalu memberikan komitmennya untuk mendukung keberadaan Israel di Timur Tengah melalui dukungan moril, ekonomi, dan bahkan militer. Akibatnya, konflik Israel-Palestina pun terus berlanjut hingga sekarang (Smith, 2001). Situasi panas yang dihadapi Israel dengan negara-negara tetangganya m...

Hubungan Internasional (HI) merupakan bidang studi dalam ilmu sosial yang mengalami perkembangan pesat setelah peristiwa serangan 11 September terhadap menara kembar World Trade Center (WTC) yang menjadi symbol kebanggan Amerika Serikat (AS). Serangan tersebut telah membuka mata akademisi-akademisi HI dengan menunjukkan bahwa aktor non-negara, seperti teroris, memiliki kekuatan yang sama dengan aktor negara untuk mempengaruhi hubungan internasional.  Semenjak itu, pendekatan kompleksitas mulai mengemuka dalam kajian HI. Kompleksitas yang dimaksud dalam pendekatan ini adalah sekumpulan agen semi-otonom dengan kebebasan bertindak yang interaksinya menciptakan pola dalam sistem. Keistimewaan utama dari pendekatan ini adalah kemampuannya untuk melihat keterhubungan dalam unsur-unsur sistem internasional yang meliputi berbagai dimensi, baik makro maupun mikro, untuk menjelaskan sistem tersebut secara utuh (Nafiaturrofiah, 2015). Pendekatan inilah yang akan digunakan untuk menjela...

Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan dimana rakyat sebagai objek yang diperintah juga sekaligus menjadi subjek yang memberi perintah. Dengan kata lain, demokrasi adalah sistem dimana rakyat memerintah diri mereka sendiri. Rakyat yang membuat hukum, rakyat yang memilih pemimpinnya, rakyat yang memilih hakim untuk mengadilinya, rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi. Demokratisasi adalah segala upaya yang dilakukan aktor-aktor tertentu untuk mengubah sistem pemerintahan sebuah negara dari non-demokrasi menjadi demokrasi. Umumnya, demokratisasi terjadi pada sistem otoriter, sebab demokrasi dipercaya sebagai antitesis dari sistem otoriter.

Seiring dengan kebangkitan ekonomi Jepang pada tahun 1970-an, diskusi-diskusi mengenai Jepang dalam konteks Ilmu Hubungan Internasional mulai berkembang. Banyak akademisi yang mendebatkan apakah Politik Luar Negeri Jepang sebetulnya liberal ataukah merkantilis. Namun, perdebatan tersebut lebih didasarkan pada studi terkait hubungan Amerika Serikat dan Jepang, jarang sekali dilakukan studi secara mendalam mengenai karakteristik dari Politik Luar Negeri Jepang itu sendiri. Oleh sebab itu, tulisan Kent Calder pada tahun 1988, yang berjudul Japanese Foreign Economic Policy Formation: Explaining the Reactive State, yang menjelaskan mengenai karakteristik negara reaktif pada Politik Luar Negeri Jepang, menjadi salah satu milestone dalam studi mengenai Politik Luar Negeri Jepang. Tulisan tersebut menjadi sebuah tesis yang wajib dirujuk bagi akademisi mana pun yang ingin melakukan studi tentang Politik Luar Negeri Jepang. Namun, tulisan itu sendiri tidaklah sempurna dan masih membuka...

Dalam kunjungan Presiden China, Li Keqiang, ke Vietnam beberapa hari yang lalu, dikeluarkan pernyataan yang didukung oleh Perdana Menteri Vietnam, Nguyen Tan Dung, bahwa kedua negara bersepakat akan meningkatkan hubungan kerjasama dalam segala bidang. Selain itu, kedua kepala negara juga menyatakan bahwa sengketa perbatasan laut yang ada saat ini harus diselesaikan dengan cara damai dan bahwa peningkatan kerjasama ini akan mengarah pada terciptanya stabilitas regional. Sengketa perbatasan laut tersebut mengacu pada konflik Laut China Selatan yang sempat menjadi panas semenjak adanya kontak fisik antara kapal China dengan kapal Vietnam. Vietnam sampai saat ini menolak untuk menyebut wilayah perairan tersebut sebagai Laut China Selatan, namun bersikukuh menyebutnya sebagai Laut Timur. Pernyataan terkait peningkatan kerjasama dalam segala bidang termasuk bidang keamanan yang dikeluarkan oleh China dan Vietnam baru-baru ini menimbulkan sebuah kontradiksi. Di satu sisi Vietnam menunj...

Hingga saat ini, Perang Kargil adalah satu-satunya kasus perang konvensional yang terjadi di antara negara pemilik nuklir. Begitu uniknya situasi yang ada pada Perang Kargil, sehingga Pertempuran yang melibatkan India dan Pakistan di wilayah India yang bernama Kargil tersebut menimbulkan berbagai asumsi baru dalam teori deterrence dan memberikan alasan yang kuat bagi kedua negara untuk mengubah kebijakan keamanannya. Rajesh M. Basrur, dalam tulisannya The Lessons of Kargil as Learned by India, mencoba menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi pada kebijakan keamanan India setelah Perang Kargil. Rajesh menemukan bahwa terdapat dua bidang yang mengalami perubahan paling fundamental, yaitu bidang organisasional dan bidang strategis.

Masa Orde Lama  Pada masa Orde lama, sistem pemerintahan Indonesia yang menganut sistem Demokrasi Terpimpin mengakibatkan Politik Luar Negeri Republik Indonesia (PLN-RI) menjadi bersifat sangat ideosinkretik atau Soekarno-sentris. Oleh sebab itu, sifat anti-westernisasi dan anti-imperialisasi, yang dimiliki Soekarno, sangat kental terlihat pada PLN RI di masa Orde Lama. Selain itu, pendekatan yang digunakan oleh PLN RI cenderung bersikap globalis atau berusaha untuk menyatukan seluruh negara di dunia.

Mari kita kembali kepada pengulasan mata kuliah politik internasional dan politik luar negeri. Sekilas kedua istilah tersebut jika dituliskan dengan bahasa Indonesia akan tampak mirip, namun untuk lebih memahami makna keduanya sekaligus dengan perbedaannya, maka kita perlu mengetahui kata sesungguhnya dalam bahasa inggris. Politik internasional berasal dari terminologi international politics yang merupakan sebuah interaksi timbal balik antara aktor-aktor negara dalam sistem internasional. Sementara politik luar negeri berasal dari kata foreign policy yang merupakan sebuah bentuk kebijakan negara A yang akan dikontribusikan pada sistem internasional. Perbedaan paling mendasar dari kedua terminologi ini adalah bahwa politik luar negeri memiliki kecenderungan untuk bersifat satu arah, sementara politik internasional sebaliknya. Misalnya, negara A membutuhkan teknologi untuk melakukan pembangunan, kemudian negara tersebut mengeluarkan politik luar negeri untuk memancing minat investor da...