Sampel Proposal Penelitian: Pengaruh Opini Publik terhadap Kebijakan Luar Negeri Israel di Bawah Kepemimpinan Benjamin Netanyahu

A. Latar Belakang Masalah

Israel merupakan negara yang lahir di tengah perebutan kekuasaan di kawasan Timur Tengah. Keberadaan Israel selalu dipermasalahkan oleh kekuatan-kekuatan besar di kawasan ini karena dianggap menempati teritori yang seharusnya bukan milik mereka. Orang-orang Arab yang merasa berhak atas tanah yang ditempati Israel pun memproklamirkan negara baru bernama Palestina yang didukung oleh negara-negara besar di Timur Tengah, seperti Mesir, Libya, dan Suriah (Smith, 2001).

Pada perkembangannya, konflik Israel-Palestina di kawasan ini merambah ke luar kawasan dan mendorong keterlibatan kekuatan besar di tingkat global, seperti Amerika Serikat. Dalam hal ini, Amerika Serikat selalu memberikan komitmennya untuk mendukung keberadaan Israel di Timur Tengah melalui dukungan moril, ekonomi, dan bahkan militer. Akibatnya, konflik Israel-Palestina pun terus berlanjut hingga sekarang (Smith, 2001).

Situasi panas yang dihadapi Israel dengan negara-negara tetangganya mengharuskan Israel untuk membuat kebijakan luar negeri dengan cermat sehingga dapat memastikan keamanan mereka di kawasan Timur Tengah. Akan tetapi, Israel dalam beberapa tahun terakhir di bawah kepemimpinan Benjamin Netanyahu telah membuat kebijakan luar negeri yang sangat agresif terhadap Palestina dan berpotensi memancing kemarahan negara-negara tetangganya yang mendukung Palestina. Kebijakan agresif Israel yang paling menjadi sorotan adalah pembangunan pemukiman Israel di Tepi Barat yang bahkan membuat Amerika Serikat mempertanyakan komitmennya untuk mendukung Israel (Israel's Foreign Policy and Public Opinion, 2015).

B. Rumusan Masalah
Pemaparan masalah di atas menunjukkan adanya pertentangan antara apa yang seharusnya dilakukan Israel (das sollen) dan apa yang telah dilakukan Israel (das sein ). Melihat pertentangan tersebut, penelitian ini bermaksud untuk melihat bagaimana opini publik terkait kebijakan-kebijakan luar negeri Israel dalam beberapa tahun terakhir. Pertanyaan yang berusaha diajukan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana opini publik terhadap kebijakan luar negeri Israel di bawah kepemimpinan Benjamin Netanyahu?” Pertanyaan ini penting untuk diajukan untuk memahami pengaruh opini publik masyarakat Israel terhadap perumusan kebijakan luar negeri Israel.

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian
Penelitian ini bermaksud untuk melihat legitimasi publik terhadap kebijakan publik Israel yang cenderung bersifat agresif dalam beberapa tahun terakhir. Secara spesifik, penelitian ini ingin melihat bagaimana persepsi publik atas posisi Israel di tengah pergolakan kawasan Timur Tengah sebagai akibat dari kebijakan luar negeri Israel di bawah Benjamin Netanyahu. Pemahaman akan hal ini akan membantu untuk melihat persepsi keamanan di tengah publik Israel. Berdasarkan pemahaman tersebut, penelitian ini akan dapat memberikan rekomendasi terhadap pembentukan kebijakan luar negeri Israel selanjutnya.

D. Tinjauan Kepustakaan: Kebijakan Luar Negeri Israel dalam Perspektif Historis
Kebijakan luar negeri Israel senantiasa dipengaruhi oleh pengalaman historis dari diaspora Yahudi yang disatukan oleh tradisi Zionisme. Dengan demikian, kebijakan luar negeri Israel senantiasa dilandasi oleh kepentingan untuk melindungi posisi kaum Yahudi di tatanan global. Terkait hal ini, mereka berkeyakinan kuat bahwa kepentingan nasional Israel dapat dicapai dengan memanfaatkan instrumen tradisional seperti kekuatan militer dan aliansi dengan negara kuat. Selama mereka mampu mencapai hal ini, maka mereka meyakini bahwa konflik dengan kaum Arab tidak akan menjadi persoalan berarti (Roberts, 1972).

Dalam memformulasikan kebijakan luar negerinya, pembuat keputusan di Israel cenderung dikuasai oleh insekuritas terhadap kekuatan Arab. Hal ini tidak lain disebabkan oleh serangan terus-menerus yang dilakukan bangsa Arab terhadap kaum Yahudi sepanjang sejarah. Akan tetapi, Israel tidak pernah mengakui bahwa bangsa Arab memiliki alasan yang sah (legitimate) untuk memusuhi kaum Yahudi. Hal ini sesuai dengan tradisi Zionis yang memandang posisi kaum Yahudi melalui narasi korban atas situasi politik dunia. Dalam perspektif lain, Samuel Roberts justru melihat penolakan ini sebagai bentuk justifikasi negara atas tindakannya yang pada akhirnya memperkuat nasionalisme (Roberts, 1972).

Untuk menghadapi persoalan insekuritasnya, Israel selalu mengedepankan upaya diplomasi ke negara terkuat dalam sistem internasional guna mengamankan posisinya. Amerika Serikat, dalam hal ini, telah menjadi sekutu utama Israel yang senantiasa memberikan komitmen untuk mendukung Israel. Menurut Roberts, Amerika Serikat telah menunjukkan kesepadanan dengan tradisi Zionisme dan memandang Israel sebagai sesama kekuatan besar sekaligus sekutu terkuat di kawsan Timur Tengah. Keberadaan Amerika Serikat inilah yang telah membantu kekurangan Israel dalam membangun hubungan dengan negara-negara di kawasannya (Roberts, 1972).

Ketergantungan Israel dengan negara besar umumnya tidak begitu disenangi oleh warga negaranya secara umum. Hal ini disebabkan adanya keinginan untuk menjadi independen dan juga tradisi Zionisme yang mengedepankan asas kemandirian. Selain itu, mayoritas Kaum Yahudi telah memiliki pengalaman pahit akibat kegagalan negara besar dalam melindungi mereka pada masa kebangkitan Nazi di Eropa. Amerika Serikat sendiri sempat mengecewakan Israel karena dianggap gagal mencegah Mesir mengumpulkan senjata dari Ceko di tahun 1955 yang kemudian digunakan untuk menyerang Israel. Namun di balik pandangan pesimis mereka terhadap negara besar, pembuat keputusan Israel menyadari bahwa ketergantungan mereka tidak dapat dihindari untuk memastikan keberlangsungan dan keamanan negara (Roberts, 1972).

Untuk mengatasi dilemma inilah Israel senantiasa berupaya mengumpulkan kekuatan agar perlahan-lahan dapat melepaskan ketergantungannya. Hal ini dilakukan dengan membuat anggaran militer yang mencapai seperlima dari anggaran nasionalnya dan juga pengadaan senjata nuklir (Bassok, 2013). Namun hal ini tetap menimbulkan perdebatan mengenai bagaimana Israel harus menggunakan kekuatannya melalui kebijakan luar negeri untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Kelompok moderat cenderung memilih kebijakan defensif sementara kelompok aktivis cenderung memilih kebijakan yang agresif. Perdebatan inilah yang mewarnai perumusan kebijakan luar negeri Israel (Roberts, 1972).

E. Kerangka Pemikiran
Teori kebijakan luar negeri menjelaskan bahwa konstelasi kelompok-kelompok kepentingan di tingkat domestik memiliki peranan yang sama dengan di tingkat internasional untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Teori ini berkembang di tengah perkembangan demokratisasi yang memungkinkan aktor selain negara untuk terlibat dalam proses perumusan kebijakan luar negeri. Hal ini menyebabkan kebijakan luar negeri menjadi memiliki dimensi internasional sekaligus domestik (Putnam, 1988). Dalam hal ini, opini publik merupakan salah satu aspek yang mampu mempengaruhi konstelasi politik domestik.

Opini publik akan memberikan justifikasi kepada pembuat keputusan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan luar negeri. Hal ini menjadi mungkin, terutama di negara demokratis, karena pembuat keputusan bergantung pada dukungan dari masyarakat guna memastikan posisinya. Sistem penetapan pejabat publik melalui pemilihan umum menyebabkan pejabat harus mempertimbangkan opini pemilihnya jika ia masih ingin mempertahankan posisinya di masa depan. Sistem inilah yang membuat opini publik memiliki pengaruh yang besar untuk menentukan konstelasi politik domestik dalam perumusan kebijakan luar negeri (Kay, 2008).

Berdasarkan teori di atas, penelitian ini membuat hipotesis bahwa opini publik dari masyarakat Israel memiliki pengaruh terhadap perumusan kebijakan luar negeri Israel. Dalam hal ini, opini publik masyarakat Israel berperan sebagai justifikasi atas kebijakan luar negeri yang dibuat pemerintahan Benjamin Netanyahu. Untuk mempertegas opini publik yang dimaksud, penelitian ini akan membatasi opini publik masyarakat Israel dalam lima aspek: (1) Posisi Israel di komunitas internasional; (2) Situasi kebijakan luar negeri Israel; (3) Prioritas kebijakan luar negeri Israel: (4) Hubungan Israel dengan negara-negara di tingkat kawasan; dan (5) Proses perdamaian Israel-Palestina. Kelima aspek ini dianggap mewakili kebijakan luar negeri Israel di bawah kepemimpinan Benjamin Netanyahu.

F. Operasionalisasi Konsep
Berdasarkan pemaparan kerangka pemikiran sebelumnya, penelitian ini akan mengoperasionalisasikan kerangka tersebut dengan alur sebagai berikut:

G. Asumsi dan Hipotesis
Asumsi : Opini publik mempengaruhi perumusan kebijakan luar negeri Israel

Berdasarkan asumsi di atas, “opini publik” akan menjadi variabel independen yang mempengaruhi “kebijakan luar negeri Israel” sebagai variabel dependen. Berdasarkan asumsi tersebut, berikut adalah hipotesis yang dapat dihasilkan:

H0 : Opini publik tidak mempengaruhi perumusan kebijakan luar negeri Israel

H1 : Opini publik mendukung perumusan kebijakan luar negeri Israel

H2 : Opini publik menentang perumusan kebijakan luar negeri Israel

H. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur tingkat dukungan opini publik masyarakat Israel terhadap kebijakan luar negeri Israel di bawah pemerintahan Benjamin Netanyahu. Penelitian ini akan mengambil sampel dari warga Israel yang berjumlah 600 kepala, meliputi laki-laki dan perempuan, Arab maupun Yahudi dengan umur 18 tahun ke atas.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode survey skala untuk melihat bagaimana persepsi publik terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh survey. Pertanyaan yang diajukan akan dibagi berdasarkan kelima aspek opini publik yang dibatasi dalam penelitian ini, yaitu: (1) Posisi Israel di komunitas internasional; (2) Situasi kebijakan luar negeri Israel; (3) Prioritas kebijakan luar negeri Israel: (4) Hubungan Israel dengan negara-negara di tingkat kawasan; dan (5) Proses perdamaian Israel-Palestina.

I. Sistem Pembabakan
BAB I. Bab ini akan menguraikan latar belakang masalah dalam kebijakan luar negeri Israel di bawah kepemimpinan Benjamin Netanyahu, khususnya kebijakan yang bersifat agresif terhadap Palestina dan penguatan hubungan dengan Amerika Serikat. Bab ini juga akan mencakup rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II. Bab ini akan melakukan tinjauan pustaka terhadap kebijakan luar negeri Israel dari sudut pandang historis dan menyorot kecenderungan-kecenderungan dalam perumusan kebijakan luar negeri Israel

BAB III. Bab ini akan memaparkan dan menganalisis data terkait opini publik masyarakat Israel sekaligus melakukan pengujian hipotesis mengenai pengaruh opini publik terhadap kebijakan luar negeri Israel

BAB IV. Bab ini akan memberikan simpulan dari analisis yang telah dilakukan dan memberikan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini. Bab ini juga akan memberikan rekomendasi atas perumusan kebijakan luar negeri Israel di masa depan.


J. Daftar Pustaka

Bassok, M. (2013, February 14). Israel Shells Out Almost a Fifth of National Budget on Defense, Figures Show. Retrieved December 28, 2016, from Haaretz: http://www.haaretz.com/israel-news/business/israel-shells-out-almost-a-fifth-of-national-budget-on-defense-figures-show.premium-1.503527

Israel's Foreign Policy and Public Opinion. (2015, November 3). Retrieved December 28, 2016, from International Relations: http://internationalrelations.org/israels-foreign-policy-and-public-opinion/

Kay, W. (2008). The Role of Salience on the Relationship between Public Policy and Public Opinion. DC AAPOR Student Paper Competition , 14-26.

Putnam, R. D. (1988). Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games. International Organization Vol. 42 No. 3 , 425-446.

Roberts, S. J. (1972). Israeli Foreign Policy in Historical Perspective. World Affairs Vol. 135 No. 1 , 40-53.

Smith, C. (2001). Arab-Israeli Conflict: A History with Document. Boston: Bedford.