Peaceful Anarchy

Postmodernisme adalah salah satu teori dalam studi Hubungan Internasional. Dalam komunitas keilmuan sendiri, Postmodernisme masih menjadi kontroviersial. Dalam hal ini, Postmodernisme dianggap bertentangan dengan nilai-nilai yang dipercaya masyarakat pada umumnya. Namun, sampai sekarang perdebatan mengenai apa itu Postmodernisme masih terus terjadi. Belum ada seorangpun yang dapat mengidentifikasikan secara gamblang mengenai apa itu postmodernisme. Oleh sebab itu, Richard Devetak dalam tulisannya yang berjudul Postmodernism ini akan membahas mengenai Postmodernisme secara umum. Kemudian secara khusus, terdapat empat poin yang dijelaskan melalui tulisan ini, yaitu: Hubungan antara kekuatan (power) dan pengetahuan (knowledge) dalam studi HI Pendekatan tekstual dalam Postmodernisme Bagaimana Postmodernisme berurusan dengan negara Usaha Postmodernisme untuk memikirkan kembali pemahman kita terkait politik

(Tulisan ini telah dipublikasikan dalam Prosiding Lomba Karya Tulis Mahasiswa: How ASEAN as an Institutional Platform can Adress the Security Problem in the Region? , 2013) ASEAN adalah organisasi regional yang sering dikatakan telah berhasil menjalankan tugasnya dalam mengintegrasikan Asia Tenggara. Secara politis, ASEAN, melalui prinsip non-interference-nya, telah berhasil mengembangkan seperangkat nilai, norma, dan institusi yang memungkinkan perang di antara anggotanya menjadi tidak terpikirkan sama sekali (Prasetyono 2007). Dari segi ekonomi, ASEAN telah berhasil meningkatkan kerjasama ekonomi di antara negara-negara anggotanya melalui pembentukan sejumlah perjanjian perdagangan bebas. Dalam hal sosial-budaya, ASEAN telah berhasil mempererat hubungan penduduk Asia Tenggara melalui festival budaya, kompetisi olahraga, pertukaran pelajar, dan sejumlah acara internasional lainnya. Pembentukan cetak biru ASEAN Community pada KTT ASEAN ke-14 di Thailand menunjukkan bahwa integra...

Pembicaraan dua hari tentang program nuklir Iran yang dilakukan oleh Iran dengan negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB + Jerman yang dilakukan pada 16-17 Oktober 2013 merupakan pertemuan paling progresif dalam rangka peningkatan prospek keamanan di Timur Tengah.

Dalam berita yang dituliskan oleh Robin McDowell dalam Huffington Post (Radical Monks Criticized By Punks In Myanmar As Religious Attacks Escalate, 5 Agustus 2013), dituliskan bahwa semenjak berakhirnya junta militer di Myanmar yang ditandai dengan adanya parlemen yang diwakili oleh rakyat dan dibebaskannya Aung San Suu Kyi dari tahanan rumahnya, Myanmar mulai merasakan kebebasan untuk berkumpul, kebebasan pers, dan tentunya kebebasan untuk berbicara. Sayangnya, kebebasan berbicara di Myanmar lebih banyak digunakan oleh rahib-rahib Buddha radikal untuk membuat pernyataan yang bersifat diskriminatif terhadap umat Muslim. Mayoritas orang Myanmar lebih memilih untuk diam menghadapi seruan-seruan para rahib radikal ini, karena rahib merupakan orang dengan strata sosial yang cukup tinggi di Myanmar. Hanya anak-anak Punk yang mulai berani untuk membalas seruan diskriminatif para rahib radikal tersebut.

Dalam kajian Hubungan Internasional pra-Pembelokan Linguistik [1] , identitas selalu diabaikan sebagai salah satu variabel yang penting dalam melakukan analisis terhadap isu Hubungan Internasional. Namun, teori-teori reflektivis yang lahir pasca-Pembelokan Linguistik menunjukkan bahwa identitas bukanlah sesuatu hal yang lugu. Berbagai konflik yang terjadi di dunia ini, seperti Genosida Yahudi oleh Nazi, Pembantaian Komunis oleh pemerintah Indonesia, pembersihan etnis (ethnic cleansing) Tutsi oleh Hutu di Rwanda, menunjukkan bahwa persoalan identitas dapat memicu manusia atau suatu kelompok untuk melakukan hal-hal yang tak terbayangkan seperti melakukan pembunuhan massal. Dalam semua kasus tersebut, politisasi atas identitas memegang peranan penting dalam memicu tindakan tak terbayangkan tersebut. Film Hotel Rwanda adalah salah satu film yang berhasil menunjukkan peranan politisasi identitas dalam memicu tindakan tak terbayangkan, seperti pembunuhan massal. Dalam hal ini, identita...

Seiring dengan kebangkitan ekonomi Jepang pada tahun 1970-an, diskusi-diskusi mengenai Jepang dalam konteks Ilmu Hubungan Internasional mulai berkembang. Banyak akademisi yang mendebatkan apakah Politik Luar Negeri Jepang sebetulnya liberal ataukah merkantilis. Namun, perdebatan tersebut lebih didasarkan pada studi terkait hubungan Amerika Serikat dan Jepang, jarang sekali dilakukan studi secara mendalam mengenai karakteristik dari Politik Luar Negeri Jepang itu sendiri. Oleh sebab itu, tulisan Kent Calder pada tahun 1988, yang berjudul Japanese Foreign Economic Policy Formation: Explaining the Reactive State, yang menjelaskan mengenai karakteristik negara reaktif pada Politik Luar Negeri Jepang, menjadi salah satu milestone dalam studi mengenai Politik Luar Negeri Jepang. Tulisan tersebut menjadi sebuah tesis yang wajib dirujuk bagi akademisi mana pun yang ingin melakukan studi tentang Politik Luar Negeri Jepang. Namun, tulisan itu sendiri tidaklah sempurna dan masih membuka...

Richard Ned Lebow dalam tulisannya, “Identity and International Relations” mencoba memberikan pemahaman baru yang lebih kompleks dan empiris terhadap filosofi politik identitas dalam hubungan internasional, khususnya dalam hal konsepsi diri sendiri ( self ) dan lainnya ( other ). Hal ini dilakukannya guna menampik asumsi yang umum digunakan oleh sarjana Hubungan Internasional dan dipopulerkan serta didukung oleh beberapa filsuf terkenal (cont: Kant, Hegel, Schmitt, Huntington, Foucalt) bahwa hubungan antarnegara harus selalu didasari oleh konstruksi identitas negatif terhadap negara lain ( other ) dan konstruksi identitas positif terhadap negara sendiri ( self ) demi membangun negara yang kokoh dan memperkuat solidaritas nasional. Lebow berargumen bahwa asumsi yang dikemukakan di atas sangat minim dalam hal bukti empiris, sehingga tidak dapat dijadikan tesis bagi studi politik identitas dalam hubungan internasional. Lebow kemudian menawarkan sebuah antitesis bagi asumsi di atas yan...