Sistem Internasional



Negara adalah layaknya manusia. Memiliki free will, memiliki keinginan untuk bekerjasama, terkadang berkonflik untuk memperebutkan sesuatu, dan juga mengalami tumbuh kembang. Perilaku-perilaku negara yang sangat acak ini diatur dalam sebuah sistem bernama sistem internasional.

Sistem Internasional secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sistem yang mengatur hubungan antarnegara bangsa. Namun untuk dapat lebih memahaminya, kita harus mengetahui definisi dari kata ’sistem’ itu sendiri. Pada dasarnya, sistem adalah sekumpulan komponen yang saling berinteraksi hingga membentuk satu kesatuan kompleks. Jika definisi tersebut dipadukan dengan konsep sistem internasional, maka dapat dikatakan bahwa komponen pembentuk sistem internasional adalah negara bangsa.


Dalam sistem internasional, setiap negara bangsa harus saling berinteraksi satu sama lain melalui perjanjian-perjanjian yang disepakati oleh masing-masing negara bangsa. Kemampuan membuat perjanjian tersebut hanya dapat dilakukan oleh negara yang mempunyai serangkaian kapabilitas, misalnya tingkat ekonomi yang besar, teknologi, kekuasaan politik, serta kekuatan militer yang kuat. Adanya perjanjian antarnegara yang disetujui masing-masing pihak inilah yang akan menciptakan interaksi sehingga sistem internasional dapat terwujud.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, sistem internasional hanya dapat terwujud jika ada satu atau lebih negara berkapabiltas yang mampu membuat perjanjian antarnegara. Oleh sebab itu, dalam sistem internasional pasti ada negara yang menjadi pemimpin atau hegemon bagi negara lainnya. Sebagai negara hegemon, mereka harus lebih menekankan penggunaan soft power ketimbang hard power. Hal ini disebabkan penggunaan hard power akan meningkatkan biaya dan mengurangi simpati negara lain akan aksi sang hegemon. Dilihat dari jumlah hegemon, sistem internasional dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

1. Sistem Internasional Multipolar
Dalam sistem multipolar, terdapat banyak kutub yang mampu menjadi hegemon. Masing-masing kutub memiliki kekuatan yang sama sehingga dapat dikatakan bahwa pembagian kekuasaan terbagi dengan sama rata.

2. Sistem Internasional Bipolar
Dalam sistem bipolar, hanya terdapat dua kutub yang mampu menjadi hegemon. Kedua kutub ini memiliki kekuatan yang seimbang dan memiliki kepentingan nasional yang sama sekali berlawanan.

3. Sistem Internasional Unipolar
Dalam sistem unipolar, hanya terdapat satu hegemon. Sang hegemon adalah negara dengan kekuatan paling besar dibandingkan negara lainnya, sehingga sanggup menentukan jalannya sistem internasional.



Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Kemerosotan Norma Keamanan Manusia dalam Kebijakan Imigrasi Australia Pasca-1992

Image
Tulisan ini sebelumnya telah dipublikasikan di Jurnal Hubungan Internasional Universitas Airlangga Vol. 11 No. 1, Tahun 2018 Kata ‘pengungsi’ baru pertama kali didefinisikan dalam sebuah hukum internasional melalui 1951 United Nations Convention Relating to the Status of Refugees (Konvensi PBB tentang Pengungsi Tahun 1951). Melalui konvensi ini, setiap pengungsi mendapatkan status dan juga hak-hak yang dijamin oleh hukum internasional. Hal ini dilandasi oleh tiga prinsip fundamental: (1) non-diskriminasi; (2) non-penalisasi; dan (3) non-pemulangan paksa. Konvensi ini kemudian ditandatangani oleh 26 negara yang menghadiri pertemuan ini, salah satunya adalah Australia.  Pada perkembangannya, Konvensi PBB Tahun 1951 berhasil mendapatkan penerimaan yang baik dari komunitas internasional dan telah diratifikasi oleh 145 negara per April 2015 (UNHCR, 2016). Asumsi awal yang dapat dihasilkan dari fakta ini adalah bahwa komunitas internasional telah mengakui hak pengungsi dan mene
Read more

Memahami Konstruktivisme

Image
Hubungan Internasional (HI) merupakan sebuah disiplin ilmu yang lahir pada akhir Perang Dunia ke-2 untuk mempelajari interaksi antara negara dengan tujuan menjaga perdamaian. Seiring berjalannya waktu, isu-isu HI berkembang menjadi semakin kompleks dan tidak melulu soal perang atau interaksi antarnegara. Kegagalan pemikiran Realisme dan Liberalisme dalam menjelaskan isu-isu tersebut memicu lahirnya pemikiran-pemikiran baru yang bertujuan untuk merombak kembali ontologi dari pemikiran Realisme dan Liberalisme yang masih menjadi pemikiran utama. Konstruktivisme merupakan salah satu dari pemikiran yang lahir untuk menjawab tantangan itu.
Read more

Richard Ned Lebow: Mengkonsepsi Ulang Ide Konstruksi Identitas 'Self' dan 'Other'

Image
Richard Ned Lebow dalam tulisannya, “Identity and International Relations” mencoba memberikan pemahaman baru yang lebih kompleks dan empiris terhadap filosofi politik identitas dalam hubungan internasional, khususnya dalam hal konsepsi diri sendiri ( self ) dan lainnya ( other ). Hal ini dilakukannya guna menampik asumsi yang umum digunakan oleh sarjana Hubungan Internasional dan dipopulerkan serta didukung oleh beberapa filsuf terkenal (cont: Kant, Hegel, Schmitt, Huntington, Foucalt) bahwa hubungan antarnegara harus selalu didasari oleh konstruksi identitas negatif terhadap negara lain ( other ) dan konstruksi identitas positif terhadap negara sendiri ( self ) demi membangun negara yang kokoh dan memperkuat solidaritas nasional. Lebow berargumen bahwa asumsi yang dikemukakan di atas sangat minim dalam hal bukti empiris, sehingga tidak dapat dijadikan tesis bagi studi politik identitas dalam hubungan internasional. Lebow kemudian menawarkan sebuah antitesis bagi asumsi di atas yan
Read more

Memahami Politik Identitas

Image
Bicara soal politik identitas, kita perlu memahami terlebih dahulu kata kunci dari mata kuliah ini, yaitu ‘identitas’. Perlu dipahami bahwa Identitas adalah sesuatu yang tidak dianggap ada dalam asumsi positivis karena identitas merupakan variabel yang tidak dapat dikuantifikasikan. Namun, mempelajari identitas adalah sesuatu yang dapat menjadi terobosan bagi pembelajaran postpositivistik dalam HI, sehingga membantu untuk mengembangkan keilmuan HI ini ke tingkat lebih tinggi.
Read more

Pengaruh Ideologi Konfusianisme terhadap Hubungan Diplomatik Vietnam – China Kontemporer

Image
Dalam kunjungan Presiden China, Li Keqiang, ke Vietnam beberapa hari yang lalu, dikeluarkan pernyataan yang didukung oleh Perdana Menteri Vietnam, Nguyen Tan Dung, bahwa kedua negara bersepakat akan meningkatkan hubungan kerjasama dalam segala bidang. Selain itu, kedua kepala negara juga menyatakan bahwa sengketa perbatasan laut yang ada saat ini harus diselesaikan dengan cara damai dan bahwa peningkatan kerjasama ini akan mengarah pada terciptanya stabilitas regional. Sengketa perbatasan laut tersebut mengacu pada konflik Laut China Selatan yang sempat menjadi panas semenjak adanya kontak fisik antara kapal China dengan kapal Vietnam. Vietnam sampai saat ini menolak untuk menyebut wilayah perairan tersebut sebagai Laut China Selatan, namun bersikukuh menyebutnya sebagai Laut Timur. Pernyataan terkait peningkatan kerjasama dalam segala bidang termasuk bidang keamanan yang dikeluarkan oleh China dan Vietnam baru-baru ini menimbulkan sebuah kontradiksi. Di satu sisi Vietnam menunj
Read more