Reformasi Pacific Plan


Tujuh tahun setelah Pacific Plan berjalan, kini telah muncul wacana untuk mengemas ulang badan kerjasama kawasan pasifik tersebut untuk lebih berfokus pada bidang integrasi regional. Wacana tersebut muncul dari Eminent Persons Group (EPG), lembaga konsultasi kawasan pasifik. EPG melalui review team-nya mengungkapkan bahwa kendati Pacific Plan telah meningkatkan kerjasama regional kawasan pasifik, namun masih sangat kurang dalam meningkatkan integrasi regional. EPG menemukan bahwa integrasi berjalan sangat lambat terutama dalam bidang perdagangan regional. Pacific Island Countries Trade Agreement (PICTA) masih belum diratifikasi, kerjasama dagang antara Forum Island Countries, Australia, dan New Zealand (PACER Plus) berjalan dengan lambat, serta kerjasama dagang dengan Uni Eropa pun masih belum dapat tercapai.

EPG merekomendasikan untuk mereformasi Pacific Plan Action Committee menjadi lebih berbentuk entitas bisnis, lengkap dengan Board of Directors untuk membuat kerangka kerja bagi Pacific Plan. Kendati rekomendasi EPG sangat baik, namun belum dapat diterima karena tidak disampaikan dalam bentuk report. Permasalahannya, EPG belum dapat memfinalisasikan report-nya selama mereka belum dapat memastikan dukungan politik terhadap rekomendasi yang mereka berikan. Dalam waktu dekat, EPG akan melakukan pengarahan pada pemimpin negara-negara Pasifik di Majuro.

Ringkasan berita dari Island Business di atas menunjukkan bahwa kawasan Pasifik kini telah berencana untuk meningkatkan proses regionalisme di kawasan tersebut ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Sama seperti ASEAN yang sedang berusaha untuk menciptakan ASEAN Community, sama seperti Uni Eropa yang sedang berusaha untuk menciptakan United States of European Country, setiap kawasan di dunia senantiasa berusaha untuk meningkatkan kerekatan yang dimiliki oleh kawasannya masing-masing. Bjorn Hettne menggunakan terminologi regionness untuk menggambarkan tingkat kerekatan suatu kawasan. Dalam Teori Regionalisme Baru (New Regionalism Theory) yang dikembangkannya, Hettne menjelaskan bahwa sebuah kawasan berkembang melalui lima tingkatan berdasarkan seberapa tinggi regionness yang dimiliki oleh kawasan tersebut. Kelima tingkatan tersebut adalah: (1) Regional Area; (2) Regional Complex; (3) Regional Society; (4) Regional Community; (5) Regional State.

Berdasarkan Teori Regionalisme Baru, kawasan pasifik kini sedang berada pada tahap awal dari tingkatan ketiga, Regional Society. Regional Society ditandai dengan meningkatnya interaksi di antara negara-negara anggota kawasan yang bertujuan untuk menciptakan kesepakatan bersama yang mengikat di antara mereka. Pacific Plan adalah wujud nyata dari kesepakatan yang mengikat di antara negara-negara Pasifik. Sayangnya, Pacific Plan masih belum dapat berjalan dengan maksimal karena belum memiliki arah kebijakan yang jelas. Kini, dengan adanya wacana untuk memfokuskan kebijakan Pacific Plan pada usaha meningkatkan integrasi regional, khususnya di bidang ekonomi, terdapat kemungkinan untuk meningkatnya tingkat regionness milik kawasan Pasifik. Sebab integrasi di bidang ekonomi memiliki potensi untuk merekatkan hubungan di antara negara-negara di dalam kawasan. Terbukti Uni Eropa yang kini telah mencapai tingkatan keempat, Regional Community, dalam Teori Regionalisme Baru merupakan kawasan yang berfokus pada integrasi ekonomi. ASEAN yang kini sedang berusaha mencapai tingkatan keempat dengan membuat ASEAN Community pun juga mengikuti jejak Uni Eropa dengan berfokus pada integrasi ekonomi.

Pasifik kini sedang berusaha untuk meningkatkan tingkat regionness di dalam kawasannya. Caranya adalah dengan mengemas ulang Pacific Plan agar lebih berfokus pada usaha peningkatan integrasi regional khususnya di bidang ekonomi. Berdasarkan komparasi dengan regionalisme di Eropa dan Asia Tenggara, dapat disimpulkan bahwa Pasifik telah mengambil langkah yang tepat dengan menekankan pada integrasi ekonomi. Dengan perkembangan seperti ini, ke depannya mungkin kita akan segera mendengar wacana pembuatan komunitas Pasifik.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Kemerosotan Norma Keamanan Manusia dalam Kebijakan Imigrasi Australia Pasca-1992

Image
Tulisan ini sebelumnya telah dipublikasikan di Jurnal Hubungan Internasional Universitas Airlangga Vol. 11 No. 1, Tahun 2018 Kata ‘pengungsi’ baru pertama kali didefinisikan dalam sebuah hukum internasional melalui 1951 United Nations Convention Relating to the Status of Refugees (Konvensi PBB tentang Pengungsi Tahun 1951). Melalui konvensi ini, setiap pengungsi mendapatkan status dan juga hak-hak yang dijamin oleh hukum internasional. Hal ini dilandasi oleh tiga prinsip fundamental: (1) non-diskriminasi; (2) non-penalisasi; dan (3) non-pemulangan paksa. Konvensi ini kemudian ditandatangani oleh 26 negara yang menghadiri pertemuan ini, salah satunya adalah Australia.  Pada perkembangannya, Konvensi PBB Tahun 1951 berhasil mendapatkan penerimaan yang baik dari komunitas internasional dan telah diratifikasi oleh 145 negara per April 2015 (UNHCR, 2016). Asumsi awal yang dapat dihasilkan dari fakta ini adalah bahwa komunitas internasional telah mengakui hak pengungsi dan mene
Read more

Memahami Konstruktivisme

Image
Hubungan Internasional (HI) merupakan sebuah disiplin ilmu yang lahir pada akhir Perang Dunia ke-2 untuk mempelajari interaksi antara negara dengan tujuan menjaga perdamaian. Seiring berjalannya waktu, isu-isu HI berkembang menjadi semakin kompleks dan tidak melulu soal perang atau interaksi antarnegara. Kegagalan pemikiran Realisme dan Liberalisme dalam menjelaskan isu-isu tersebut memicu lahirnya pemikiran-pemikiran baru yang bertujuan untuk merombak kembali ontologi dari pemikiran Realisme dan Liberalisme yang masih menjadi pemikiran utama. Konstruktivisme merupakan salah satu dari pemikiran yang lahir untuk menjawab tantangan itu.
Read more

Richard Ned Lebow: Mengkonsepsi Ulang Ide Konstruksi Identitas 'Self' dan 'Other'

Image
Richard Ned Lebow dalam tulisannya, “Identity and International Relations” mencoba memberikan pemahaman baru yang lebih kompleks dan empiris terhadap filosofi politik identitas dalam hubungan internasional, khususnya dalam hal konsepsi diri sendiri ( self ) dan lainnya ( other ). Hal ini dilakukannya guna menampik asumsi yang umum digunakan oleh sarjana Hubungan Internasional dan dipopulerkan serta didukung oleh beberapa filsuf terkenal (cont: Kant, Hegel, Schmitt, Huntington, Foucalt) bahwa hubungan antarnegara harus selalu didasari oleh konstruksi identitas negatif terhadap negara lain ( other ) dan konstruksi identitas positif terhadap negara sendiri ( self ) demi membangun negara yang kokoh dan memperkuat solidaritas nasional. Lebow berargumen bahwa asumsi yang dikemukakan di atas sangat minim dalam hal bukti empiris, sehingga tidak dapat dijadikan tesis bagi studi politik identitas dalam hubungan internasional. Lebow kemudian menawarkan sebuah antitesis bagi asumsi di atas yan
Read more

Memahami Politik Identitas

Image
Bicara soal politik identitas, kita perlu memahami terlebih dahulu kata kunci dari mata kuliah ini, yaitu ‘identitas’. Perlu dipahami bahwa Identitas adalah sesuatu yang tidak dianggap ada dalam asumsi positivis karena identitas merupakan variabel yang tidak dapat dikuantifikasikan. Namun, mempelajari identitas adalah sesuatu yang dapat menjadi terobosan bagi pembelajaran postpositivistik dalam HI, sehingga membantu untuk mengembangkan keilmuan HI ini ke tingkat lebih tinggi.
Read more

Pengaruh Ideologi Konfusianisme terhadap Hubungan Diplomatik Vietnam – China Kontemporer

Image
Dalam kunjungan Presiden China, Li Keqiang, ke Vietnam beberapa hari yang lalu, dikeluarkan pernyataan yang didukung oleh Perdana Menteri Vietnam, Nguyen Tan Dung, bahwa kedua negara bersepakat akan meningkatkan hubungan kerjasama dalam segala bidang. Selain itu, kedua kepala negara juga menyatakan bahwa sengketa perbatasan laut yang ada saat ini harus diselesaikan dengan cara damai dan bahwa peningkatan kerjasama ini akan mengarah pada terciptanya stabilitas regional. Sengketa perbatasan laut tersebut mengacu pada konflik Laut China Selatan yang sempat menjadi panas semenjak adanya kontak fisik antara kapal China dengan kapal Vietnam. Vietnam sampai saat ini menolak untuk menyebut wilayah perairan tersebut sebagai Laut China Selatan, namun bersikukuh menyebutnya sebagai Laut Timur. Pernyataan terkait peningkatan kerjasama dalam segala bidang termasuk bidang keamanan yang dikeluarkan oleh China dan Vietnam baru-baru ini menimbulkan sebuah kontradiksi. Di satu sisi Vietnam menunj
Read more