Politik Luar Negeri

Untuk memahami apa itu Politiki Luar Negeri (PLN), marilah kita simak analogi berikut:

”Bayangkan sebuah rumah tangga, dimana dalam rumah tangga tersebut terdapat komponen-komponen, seperti kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, anak-anak, dan pembantu. Masing-masing dari komponen tersebut memiliki fungsinya masing-masing beserta tujuan dan cita-cita masing-masing, yang untuk mencapainya tentu akan memerlukan modal atau kapabilitas. Kenyataannya, kepala rumah tangga tersebut mengalami kesulitan untuk memenuhi modal yang dibutuhkan sehingga ia harus keluar rumah dan melakukan usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, seperti berdagang, meminjam, atau merampok.”

Jika konteks rumah tangga ini diubah menjadi negara, maka usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tersebut adalah politik luar negeri.
Pada dasarnya, politik luar negeri adalah output dari sistem politik suatu negara. Dengan begitu, walaupun PLN adalah sebuah alat untuk dapat bermain dalam panggung besar internasional, sebuah PLN tetap tidak dapat dilepaskan dari kepentingan dalam negeri. Oleh sebab itulah PLN di setiap negara akan berbeda-beda tergantung pada kepentingan nasionalnya.


Definisi Politik Luar Negeri

Jack Plano dan Roy Olton: Sebuah kebijakan yang dibuat oleh pembuat keputusan dari negara kepada negara lain demi memenuhi kepentingan nasional negara tersebut.

James N. Rosenau: Upaya negara untuk mengatasi atau mengapat keuntungan dari lingkungan eksternalnya serta untuk menjaga keberlangsungan negara.

Anak Agung dan Yayan M Yani: Seperangkat pedoman untuk bertindak ke luar negeri yang tergantung pada sistem politik dalam negerinya

Nah, melalui ketiga definisi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa sebuah politik luar negeri pastilah berupa tindakan suatu negara yang dilakukan pada wilayah eksternalnya demi kepentingan negara tersebut. Dengan kata lain, empat konsep utama yang akan melekat pada sebuah PLN adalah: tindakan negara, pembuat keputusan, wilayah eksternal, kepentingan nasional. Tapi, pada dasarnya itu adalah sebuah definisi yang tidak menarik, maka perlulah kita melihat sebuah definisi yang lebih menarik dari guru besar UMY bernama Tulus Warsito.

Tulus Warsito: Merupakan upaya pemenuhan atau penyeimbangan kekuatan nasional dan kepentingan nasional yang dilakukan melalui hubungan bilateral atau multilateral.

Yak, satu hal yang menarik dari definisi Prof. Warsito tentang PLN adalah caranya menggambarkan bahwa PLN sebenarnya hanya dilakukan ketika suatu negara berusaha untuk meningkatkan national power-nya agar seimbang dengan kepentingan nasionalnya. Dengan kata lain, saat national power suatu negara sudah seimbang dengan national interest-nya, maka negara tersebut tidak akan lagi membuat PLN. Inilah yang kemudian melahirkan rumus:

National Interest > National Power = Foreign Policy

Sayangnya rumus ini tidak dapat menjelaskan keserakahan AS yang kekuatan nasionalnya sudah sangat besar dan kepentingan nasionalnya telah terpenuhi, namun tetap membuat PLN.


Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Kemerosotan Norma Keamanan Manusia dalam Kebijakan Imigrasi Australia Pasca-1992

Image
Tulisan ini sebelumnya telah dipublikasikan di Jurnal Hubungan Internasional Universitas Airlangga Vol. 11 No. 1, Tahun 2018 Kata ‘pengungsi’ baru pertama kali didefinisikan dalam sebuah hukum internasional melalui 1951 United Nations Convention Relating to the Status of Refugees (Konvensi PBB tentang Pengungsi Tahun 1951). Melalui konvensi ini, setiap pengungsi mendapatkan status dan juga hak-hak yang dijamin oleh hukum internasional. Hal ini dilandasi oleh tiga prinsip fundamental: (1) non-diskriminasi; (2) non-penalisasi; dan (3) non-pemulangan paksa. Konvensi ini kemudian ditandatangani oleh 26 negara yang menghadiri pertemuan ini, salah satunya adalah Australia.  Pada perkembangannya, Konvensi PBB Tahun 1951 berhasil mendapatkan penerimaan yang baik dari komunitas internasional dan telah diratifikasi oleh 145 negara per April 2015 (UNHCR, 2016). Asumsi awal yang dapat dihasilkan dari fakta ini adalah bahwa komunitas internasional telah mengakui hak pengungsi dan mene
Read more

Memahami Konstruktivisme

Image
Hubungan Internasional (HI) merupakan sebuah disiplin ilmu yang lahir pada akhir Perang Dunia ke-2 untuk mempelajari interaksi antara negara dengan tujuan menjaga perdamaian. Seiring berjalannya waktu, isu-isu HI berkembang menjadi semakin kompleks dan tidak melulu soal perang atau interaksi antarnegara. Kegagalan pemikiran Realisme dan Liberalisme dalam menjelaskan isu-isu tersebut memicu lahirnya pemikiran-pemikiran baru yang bertujuan untuk merombak kembali ontologi dari pemikiran Realisme dan Liberalisme yang masih menjadi pemikiran utama. Konstruktivisme merupakan salah satu dari pemikiran yang lahir untuk menjawab tantangan itu.
Read more

Richard Ned Lebow: Mengkonsepsi Ulang Ide Konstruksi Identitas 'Self' dan 'Other'

Image
Richard Ned Lebow dalam tulisannya, “Identity and International Relations” mencoba memberikan pemahaman baru yang lebih kompleks dan empiris terhadap filosofi politik identitas dalam hubungan internasional, khususnya dalam hal konsepsi diri sendiri ( self ) dan lainnya ( other ). Hal ini dilakukannya guna menampik asumsi yang umum digunakan oleh sarjana Hubungan Internasional dan dipopulerkan serta didukung oleh beberapa filsuf terkenal (cont: Kant, Hegel, Schmitt, Huntington, Foucalt) bahwa hubungan antarnegara harus selalu didasari oleh konstruksi identitas negatif terhadap negara lain ( other ) dan konstruksi identitas positif terhadap negara sendiri ( self ) demi membangun negara yang kokoh dan memperkuat solidaritas nasional. Lebow berargumen bahwa asumsi yang dikemukakan di atas sangat minim dalam hal bukti empiris, sehingga tidak dapat dijadikan tesis bagi studi politik identitas dalam hubungan internasional. Lebow kemudian menawarkan sebuah antitesis bagi asumsi di atas yan
Read more

Memahami Politik Identitas

Image
Bicara soal politik identitas, kita perlu memahami terlebih dahulu kata kunci dari mata kuliah ini, yaitu ‘identitas’. Perlu dipahami bahwa Identitas adalah sesuatu yang tidak dianggap ada dalam asumsi positivis karena identitas merupakan variabel yang tidak dapat dikuantifikasikan. Namun, mempelajari identitas adalah sesuatu yang dapat menjadi terobosan bagi pembelajaran postpositivistik dalam HI, sehingga membantu untuk mengembangkan keilmuan HI ini ke tingkat lebih tinggi.
Read more

Pengaruh Ideologi Konfusianisme terhadap Hubungan Diplomatik Vietnam – China Kontemporer

Image
Dalam kunjungan Presiden China, Li Keqiang, ke Vietnam beberapa hari yang lalu, dikeluarkan pernyataan yang didukung oleh Perdana Menteri Vietnam, Nguyen Tan Dung, bahwa kedua negara bersepakat akan meningkatkan hubungan kerjasama dalam segala bidang. Selain itu, kedua kepala negara juga menyatakan bahwa sengketa perbatasan laut yang ada saat ini harus diselesaikan dengan cara damai dan bahwa peningkatan kerjasama ini akan mengarah pada terciptanya stabilitas regional. Sengketa perbatasan laut tersebut mengacu pada konflik Laut China Selatan yang sempat menjadi panas semenjak adanya kontak fisik antara kapal China dengan kapal Vietnam. Vietnam sampai saat ini menolak untuk menyebut wilayah perairan tersebut sebagai Laut China Selatan, namun bersikukuh menyebutnya sebagai Laut Timur. Pernyataan terkait peningkatan kerjasama dalam segala bidang termasuk bidang keamanan yang dikeluarkan oleh China dan Vietnam baru-baru ini menimbulkan sebuah kontradiksi. Di satu sisi Vietnam menunj
Read more