Alan Gamlen: Pendekatan Baru dalam Memandang Institusi Diaspora


Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi perubahan paradigma terhadap ide mengenai migrasi yang menyebabkan negara menjadi lebih hirau kepada diasporanya. Alan Gamlen melihat bahwa sebelumnya negara hanya memandang sisi imigrasi dari kebijakan migrasi dan melupakan emigrasi. Akan tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, institusi-institusi diaspora mulai bermunculan di hampir seluruh negara anggota PBB, baik sebagai kebijakan, lembaga formal, atau perundangan.

Di tengah peningkatan perhatian terhadap institusi diaspora, Gamlen menyesalkan kajian tentang institusi diaspora yang masih tertinggal. Menurut Gamlen, kajian mengenai institusi diaspora hanya terbatas pada studi kasus atau analisa deskriptif. Hal ini menyebabkan belum ada kajian teoritik yang mampu menjelaskan mengapa institusi diaspora muncul. Studi kasus mampu menjelaskan mengapa institusi diaspora muncul di suatu negara, namun tidak mampu menjelaskan mengapa kemunculan ini terjadi secara bersamaan di tingkat global.


Berdasarkan studi pustaka yang ia lakukan, Gamlen menyimpulkan bahwa terdapat dua pandangan utama yang mampu menjelaskan mengapa institusi diaspora muncul, yaitu tapping (menarik) dan embracing (merangkul). Menurut pandangan pertama, negara menciptakan institusi diaspora karena alasan materialistis, yaitu keinginan untuk menjadikan diaspora sebagai aset tambahan untuk memperkuat negara. Pandangan kedua jauh lebih progresif dengan melihat institusi diaspora sebagai upaya negara untuk memproyeksikan kebijakan domestiknya di luar batas teritorial.

Kedua pandangan di atas dilahirkan oleh berbagai studi kasus mengenai berbagai institusi diaspora di negara yang berbeda. Oleh sebab itu, Gamlen melihat bahwa tapping dan embracing terlalu fokus pada analisa tingkat domestik, seakan-akan negara dapat senantiasa membentuk sistem internasional, namun melupakan kemungkinan dimana perilaku negara dapat dipengaruhi dan dibentuk oleh sistem internasional. Berdasarkan kritik tersebut, Gamlen memperkenalkan pendekatan baru dalam memahami institusi diaspora yang lebih luas, yaitu tata kelola diaspora.

Tata kelola diaspora berangkat dari asumsi Foucalt mengenai metode subversif yang digunakan penguasa untuk mendisiplinkan subjeknya secara sukarela. Dalam konteks tata kelola diaspora, negara yang tentunya tidak memiliki kewenangan untuk menerapkan metode koersif pada diasporanya di luar negeri akan memilih menggunakan metode subversif, misalnya membangun identitas diaspora yang setia dan mengabdikan kemampuannya untuk memajukan negara asalnya. Institusi diaspora, dengan demikian, muncul dengan agenda mendisiplinkan diaspora.

Untuk memahami mengapa agenda di atas yang muncul, Gamlen mengajukan penggunaan pendekatan difusi untuk melacak bagaimana ide ini diciptakan dan berkembang melalui siklus norm emergence - norm cascade - norm internalization. Dalam hal ini, perkembangan ide mengenai tata kelola diaspora tidak dapat terlepas dari peran komunitas epistemik dalam mempenetrasi lembaga pemerintahan dan menjadikan ide mereka sebagai bagian dari kebijakan negara. Menurut Gamlen, komunitas epistemik yang melahirkan institusi diaspora berasal dari kalangan optimistik yang meyakini bahwa migrasj dapat bermanfaat bagi semua orang. Berkat intervensi komunitas ini, institusi diaspora menjadi semakin normal dan normatif.

Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga proposal yang diajukan Gamlen untuk mengembangkan studi tentang institusi diaspora. Pertama, studi harus mampu menjelaskan bagaimana institusi diaspora tercipta melalui pendekatan difusi. Kedua, studi harus melihat peran komunitas epistemik dalam mempromosikan institusi diaspora. Terakhir, studi harus memperhatikan praktek-praktek kekuasaan yang cenderung sbversif dalam membentuk identitas diaspora.

Sumber: Alan Gamlen. 2014. "Diaspora Institutions and Diaspora Governance." Center for Migration Studies of New York Vol. 48.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Kemerosotan Norma Keamanan Manusia dalam Kebijakan Imigrasi Australia Pasca-1992

Image
Tulisan ini sebelumnya telah dipublikasikan di Jurnal Hubungan Internasional Universitas Airlangga Vol. 11 No. 1, Tahun 2018 Kata ‘pengungsi’ baru pertama kali didefinisikan dalam sebuah hukum internasional melalui 1951 United Nations Convention Relating to the Status of Refugees (Konvensi PBB tentang Pengungsi Tahun 1951). Melalui konvensi ini, setiap pengungsi mendapatkan status dan juga hak-hak yang dijamin oleh hukum internasional. Hal ini dilandasi oleh tiga prinsip fundamental: (1) non-diskriminasi; (2) non-penalisasi; dan (3) non-pemulangan paksa. Konvensi ini kemudian ditandatangani oleh 26 negara yang menghadiri pertemuan ini, salah satunya adalah Australia.  Pada perkembangannya, Konvensi PBB Tahun 1951 berhasil mendapatkan penerimaan yang baik dari komunitas internasional dan telah diratifikasi oleh 145 negara per April 2015 (UNHCR, 2016). Asumsi awal yang dapat dihasilkan dari fakta ini adalah bahwa komunitas internasional telah mengakui hak pengungsi dan mene
Read more

Memahami Konstruktivisme

Image
Hubungan Internasional (HI) merupakan sebuah disiplin ilmu yang lahir pada akhir Perang Dunia ke-2 untuk mempelajari interaksi antara negara dengan tujuan menjaga perdamaian. Seiring berjalannya waktu, isu-isu HI berkembang menjadi semakin kompleks dan tidak melulu soal perang atau interaksi antarnegara. Kegagalan pemikiran Realisme dan Liberalisme dalam menjelaskan isu-isu tersebut memicu lahirnya pemikiran-pemikiran baru yang bertujuan untuk merombak kembali ontologi dari pemikiran Realisme dan Liberalisme yang masih menjadi pemikiran utama. Konstruktivisme merupakan salah satu dari pemikiran yang lahir untuk menjawab tantangan itu.
Read more

Richard Ned Lebow: Mengkonsepsi Ulang Ide Konstruksi Identitas 'Self' dan 'Other'

Image
Richard Ned Lebow dalam tulisannya, “Identity and International Relations” mencoba memberikan pemahaman baru yang lebih kompleks dan empiris terhadap filosofi politik identitas dalam hubungan internasional, khususnya dalam hal konsepsi diri sendiri ( self ) dan lainnya ( other ). Hal ini dilakukannya guna menampik asumsi yang umum digunakan oleh sarjana Hubungan Internasional dan dipopulerkan serta didukung oleh beberapa filsuf terkenal (cont: Kant, Hegel, Schmitt, Huntington, Foucalt) bahwa hubungan antarnegara harus selalu didasari oleh konstruksi identitas negatif terhadap negara lain ( other ) dan konstruksi identitas positif terhadap negara sendiri ( self ) demi membangun negara yang kokoh dan memperkuat solidaritas nasional. Lebow berargumen bahwa asumsi yang dikemukakan di atas sangat minim dalam hal bukti empiris, sehingga tidak dapat dijadikan tesis bagi studi politik identitas dalam hubungan internasional. Lebow kemudian menawarkan sebuah antitesis bagi asumsi di atas yan
Read more

Memahami Politik Identitas

Image
Bicara soal politik identitas, kita perlu memahami terlebih dahulu kata kunci dari mata kuliah ini, yaitu ‘identitas’. Perlu dipahami bahwa Identitas adalah sesuatu yang tidak dianggap ada dalam asumsi positivis karena identitas merupakan variabel yang tidak dapat dikuantifikasikan. Namun, mempelajari identitas adalah sesuatu yang dapat menjadi terobosan bagi pembelajaran postpositivistik dalam HI, sehingga membantu untuk mengembangkan keilmuan HI ini ke tingkat lebih tinggi.
Read more

Pengaruh Ideologi Konfusianisme terhadap Hubungan Diplomatik Vietnam – China Kontemporer

Image
Dalam kunjungan Presiden China, Li Keqiang, ke Vietnam beberapa hari yang lalu, dikeluarkan pernyataan yang didukung oleh Perdana Menteri Vietnam, Nguyen Tan Dung, bahwa kedua negara bersepakat akan meningkatkan hubungan kerjasama dalam segala bidang. Selain itu, kedua kepala negara juga menyatakan bahwa sengketa perbatasan laut yang ada saat ini harus diselesaikan dengan cara damai dan bahwa peningkatan kerjasama ini akan mengarah pada terciptanya stabilitas regional. Sengketa perbatasan laut tersebut mengacu pada konflik Laut China Selatan yang sempat menjadi panas semenjak adanya kontak fisik antara kapal China dengan kapal Vietnam. Vietnam sampai saat ini menolak untuk menyebut wilayah perairan tersebut sebagai Laut China Selatan, namun bersikukuh menyebutnya sebagai Laut Timur. Pernyataan terkait peningkatan kerjasama dalam segala bidang termasuk bidang keamanan yang dikeluarkan oleh China dan Vietnam baru-baru ini menimbulkan sebuah kontradiksi. Di satu sisi Vietnam menunj
Read more