Posts

Showing posts from 2018

Max Lane: The Impossibility of Citizenship

Image
(This article is an edited transcript of Dr. Max Lane's lecture at International Workshop on Power, Conflict & Democracy 2018 in Yogyakarta, 26-28 October 2018)

The increased discussion on citizenship is the idea that transition to democracy is either taking place or has taking place. Several key advances in the transition from dictatorship to democracy after 1998: (1) there is a systematic armed coercion in political life; (2) there is increased freedom of speech and criticism (although there are some limitation, e.g. Marxism banned, advocacy of 80ism is still banned); (3) there is extended participation in election (but some limitation for certain ideology). Parliament also making it more and more difficult for new party to participate in election. We now has a system where government is formed on the basis of popular election. The New Order's election did not really decide who will govern but then Habibie's government allows the freedom of association (trade union).

Patriarki dan Perdagangan Manusia di Indonesia

Image
Tulisan ini sebelumnya telah dipublikasikan di Jurnal Global UI

Perdagangan manusia (human trafficking) merupakan fenomena yang telah berkembang menjadi isu global di era kontemporer. Dianggap sebagai kejahatan luar biasa yang tidak hanya melanggar hukum, namun juga hak asasi manusia, berbagai negara di dunia mulai mengangkat diskursus pemberantasan perdagangan manusia sebagai prioritas utama dalam kebijakannya (Huijsmans, 2011).

Tren ini mulai berkembang setelah terciptanya “Protocol to Supress, Prevent, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children” yang lebih dikenal dengan ‘Protokol Palermo.’ Protokol ini kemudian menjadi instrumen hukum internasional yang mendasari penciptaan hukum pemberantasan perdagangan manusia di tingkat nasional. Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi Protokol Palermo dan menciptakan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai bentuk penerimaan mereka terhadap protokol tersebut…

Masyarakat Sipil Rusia Sebelum dan Sesudah Komunisme

Image
Pada Desember 1993, Rusia menggelar pemilu legislatifnya yang pertama dengan banyak partai yang berpartisipasi. Dunia menganggap bahwa pemilu legislatif tersebut merupakan terobosan besar bagi negara yang penduduknya selama lebih dari lima puluh tahun telah menelan propaganda anti-demokrasi. Beberapa akademisi mengatakan bahwa kemunculan pemilu demokratis, betapapun cacatnya, harus dianggap sebagai pencapaian revolusioner bagi Rusia (Evans, 2011).

Akan tetapi, seiring berjalannya waktu dan bertambahnya jumlah pemilu yang telah diadakan di Rusia, pola-pola otoriter Rusia justru semakin bertambah kuat. Hari ini, pluralisme politik mengalami penurunan drastis akibat dominasi Partai Rusia Bersatu dalam parlemen yang berhasil mengantongi lebih dari 64% suara dan memenangkan pemilu presiden secara berturut-turut dengan jumlah suara di atas 70%. Akibat begitu kuatnya partai ini, pemindahan kekuasaan dari Vladimir Putin ke Dimitri Medvedev pada 2007-2008 dan kembali ke Putin pada tahun 2012 da…