Peaceful Anarchy

Tulisan ini sebelumnya telah dipublikasikan di Jurnal Hubungan Internasional Universitas Airlangga Vol. 11 No. 1, Tahun 2018 Kata ‘pengungsi’ baru pertama kali didefinisikan dalam sebuah hukum internasional melalui 1951 United Nations Convention Relating to the Status of Refugees (Konvensi PBB tentang Pengungsi Tahun 1951). Melalui konvensi ini, setiap pengungsi mendapatkan status dan juga hak-hak yang dijamin oleh hukum internasional. Hal ini dilandasi oleh tiga prinsip fundamental: (1) non-diskriminasi; (2) non-penalisasi; dan (3) non-pemulangan paksa. Konvensi ini kemudian ditandatangani oleh 26 negara yang menghadiri pertemuan ini, salah satunya adalah Australia.  Pada perkembangannya, Konvensi PBB Tahun 1951 berhasil mendapatkan penerimaan yang baik dari komunitas internasional dan telah diratifikasi oleh 145 negara per April 2015 (UNHCR, 2016). Asumsi awal yang dapat dihasilkan dari fakta ini adalah bahwa komunitas internasional telah mengakui hak pengungsi dan ...

Demokrasi adalah kemanusiaan. Suka atau tidak, demokrasi merupakan satu-satunya sistem yang dapat menjamin hak Anda sebagai manusia seutuhnya. Anda mungkin dapat berargumen bahwa sistem otoriter dan komunisme dapat menjamin stabilitas dan kesejahteraan. Sampai taraf tertentu, argumen ini mungkin benar, namun tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam sistem tersebut Anda harus menggantungkan nasib Anda kepada seseorang atau kelompok yang tidak Anda kenal dan harus Anda akui sebagai pemimpin Anda. Dalam kondisi seperti itu, hak Anda sebagai manusia akan menjadi tidak berarti. Ada atau tidak adanya Anda tidak akan mempengaruhi kekuasaan absolut yang dimiliki pemimpin Anda. Jika pemimpin Anda baik, maka Anda beruntung. Namun jika pemimpin Anda jahat, Anda tidak dapat berontak, atau Anda akan dianggap sebagai ancaman dan dapat dilenyapkan dengan mudah. Demokrasi menawarkan kesempatan bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda anggap layak untuk menjadi pemimpin Anda. Pemimpin yang And...

Pada hari Rabu, 25 Oktober 2017, kelas HAM & Demokrasi kedatangan seorang dosen tamu, beliau adalah Haris Azhar, mantan koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Jika Anda mengikuti pemberitaan mengenai hukuman mati Freddy Budiman, The Indonesian Drug Kingpin, Haris ini adalah salah satu tokoh yang paling keras menentang vonis yang dijatuhkan pada Freddy. Haris juga kemudian membeberkan fakta mengenai keterlibatan Polri dalam jaringan bisnis narkoba di Indonesia dan mengatakan bahwa hukuman mati terhadap Freddy hanyalah wujud pengalihan isu dan penghilangan bukti testimonial – menunjukkan seolah-olah Kepolisian Republik Indonesia telah berbuat sesuatu untuk memberantas peredaran narkoba, bukan sebaliknya.  Akibatnya, Haris kemudian dilaporkan oleh kepolisian, tentara dan BNN atas dasar pencemaran nama baik. Tidak sedikit pula masyarakat Indonesia yang menyudutkan Haris, menuduh kalau beliau lebih senang membela ‘pengedar busuk’ d...