Peaceful Anarchy

(This article is an edited transcript of Dr. Max Lane's lecture at International Workshop on Power, Conflict & Democracy 2018 in Yogyakarta, 26-28 October 2018) The increased discussion on citizenship is the idea that transition to democracy is either taking place or has taking place. Several key advances in the transition from dictatorship to democracy after 1998: (1) there is a systematic armed coercion in political life; (2) there is increased freedom of speech and criticism (although there are some limitation, e.g. Marxism banned, advocacy of 80ism is still banned); (3) there is extended participation in election (but some limitation for certain ideology). Parliament also making it more and more difficult for new party to participate in election. We now has a system where government is formed on the basis of popular election. The New Order's election did not really decide who will govern but then Habibie's government allows the freedom of association (trad...

John J. Mearsheimer adalah seorang akademisi yang dapat dikatakan menyaingi Machiavelli [1] dalam hal reputasinya sebagai sosok amoral yang senantiasa menunjukkan kebenaran dunia dengan apa adanya, seburuk apapun kebenaran tersebut. Realisme, bagi Mearsheimer, merupakan kebenaran yang sulit diterima ( harsh truth ). Di balik retorika-retorika berbasis nilai yang dikampanyekan negara, hanya realisme yang sanggup melihat kebenaran bahwa semua negara pada dasarnya adalah amoral dan hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Pemahaman inilah yang membuat Mearsheimer memandang cap ‘realis’ yang diberikan kepadanya dengan bangga dan memotivasinya untuk senantiasa membela realisme ketika paradigma lain menyerangnya (Kaplan, 2012). Salah satu tulisan Mearsheimer yang membuktikan hal ini adalah “A Realist Reply” yang ditulis pada tahun 1995. “A Realist Reply” merupakan sebuah tulisan yang dibuat untuk mensignifikasi teori Mearsheimer dalam tulisan “The False Promise of Institutions” sekaligu...

Tulisan ini merupakan review dari karya Nicholas Onuf yang berjudul “Institutions, Intentions, and International Relations.” Review of International Studies , Vol. 28 No. 2 (2002): 211-228. Nicholas Onuf memulai tulisannya dengan menyatakan bahwa Hubungan Internasional, pada awalnya, merupakan ilmu yang mempelajari tentang negara dan perilakunya. Baik realisme maupun liberalisme, mengasumsikan negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional namun memiliki pandangan berbeda mengenai pengaruh institusi terhadap negara. Melihat konteks tersebut, Onuf justru berusaha menghindar dari perdebatan “Apakah institusi berpengaruh atau tidak?” dan lebih memilih untuk menjelaskan bagaimana institusi terbentuk. Untuk dapat melakukannya, Onuf melakukan dialektika antara teori-teori institusi dari Friedrich Hayek, Carl Menger, dan Francis Lieber. Friedrich Hayek menjelaskan bahwa institusi dapat terbentuk melalui dua cara: (1) direncanakan dan didesain oleh manusia (artifisial); (2)...

Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi perubahan paradigma terhadap ide mengenai migrasi yang menyebabkan negara menjadi lebih hirau kepada diasporanya. Alan Gamlen melihat bahwa sebelumnya negara hanya memandang sisi imigrasi dari kebijakan migrasi dan melupakan emigrasi. Akan tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, institusi-institusi diaspora mulai bermunculan di hampir seluruh negara anggota PBB, baik sebagai kebijakan, lembaga formal, atau perundangan. Di tengah peningkatan perhatian terhadap institusi diaspora, Gamlen menyesalkan kajian tentang institusi diaspora yang masih tertinggal. Menurut Gamlen, kajian mengenai institusi diaspora hanya terbatas pada studi kasus atau analisa deskriptif. Hal ini menyebabkan belum ada kajian teoritik yang mampu menjelaskan mengapa institusi diaspora muncul. Studi kasus mampu menjelaskan mengapa institusi diaspora muncul di suatu negara, namun tidak mampu menjelaskan mengapa kemunculan ini terjadi secara bersamaan di tingkat global. ...

Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink dalam “International Norm Dynamics and Political Change” berusaha melakukan teorisasi terhadap konsep norma internasional. Sesuatu yang mereka anggap belum pernah dilakukan secara serius oleh akademisi ilmu Hubungan Internasional (HI). Terdapat tiga argumen yang berusaha mereka buktikan melalui tulisan ini, yaitu: (1) adanya pembelokan dalam studi HI dari yang sepenuhnya materialis menjadi kembali mengikutsertakan aspek-aspek immaterial, seperti norma dan ide; (2) proses pembentukan norma; dan (3) hubungan norma dan rasionalitas tidak saling mengecualikan (mutually exclusive) (Finnemore and Sikkink 1998). Finnemore dan Sikkink menyatakan bahwa studi awal dari ilmu HI diwarnai dengan perdebatan kelompok idealisme (yang mementingkan kemampuan norma dan ide untuk mengendalikan perilaku negara) dan kelompok realisme (yang mementingkan kemampuan struktur, power, dan aspek-aspek materiil dari HI). Sayangnya, kelompok idealisme memiliki kelemahan dala...

Weatherbee dalam tulisannya yang berjudul "ASEAN and Regionalism in Southeast Asia" berusaha menganalisis klaim-klaim yang menyatakan bahwa setelah Uni Eropa, ASEAN merupakan organisasi regional yang paling sukses menjalankan tugasnya. Weatherbee melihat bahwa meskipun ASEAN memang berhasil membuat iklim kooperatif di Asia Tenggara, namun ASEAN masih belum mampu untuk menerapkan lembaga-lembaga suprasional yang dapat membuat ASEAN lebih otoritatif di Asia Tenggara sendiri. Dari fakta sederhana inilah, Weatherbee kemudian berusaha untuk mengukur secara objektif, hal-hal yang umum dianggap sebagai indikator kesuksesan ASEAN sebagai organisasi regional.

Ketika kita membicarakan kata “Asia Tenggara,” kita sesungguhnya sedang membicarakan sebuah konsep politik yang diciptakan dengan suatu kepentingan dan latar belakang tertentu. Bagaimana konsep “Asia Tenggara” dapat terbentuk, mengapa harus konsep “Asia Tenggara” yang terbentuk, dan apa yang mengkonstitusi negara-negara untuk menjadi bagian dari konsep “Asia Tenggara” merupakan poin-poin penting yang dibahas oleh Benedict Anderson dan Donald E. Weatherbee dalam bukunya. Tulisan ini akan berusaha mengkomparasikan chapter pertama dari buku kedua penulis di atas, secara spesifik pada bagian penjelasan mengenai asal-usul Asia Tenggara.

Setelah Perang Dunia ke-2 berakhir, gelombang demokrasi ketiga menyerbu wilayah Asia, mengakibatkan banyak negara-negara Asia beralih menjadi demokrasi. Hingga kini, negara-negara Asia berusaha mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi liberal Barat ke dalam negaranya. Namun, negara-negara Asia hanya mengambil prosedur dari negara demokrasi dan mengabaikan sama sekali nilai-nilai liberal yang mendasarinya. Nilai-nilai otoriter justru terlihat dalam sistem demokrasi yang diterapkan oleh negara-negara Asia, sehingga melahirkan konsep seperti Demokrasi Terpimpin di Indonesia. Clark D. Neher melihat kondisi ini dan berargumen bahwa inilah demokrasi ala Asia. Sebuah demokrasi yang memang tidak berlandaskan nilai-nilai liberal ala Barat, namun tetap memenuhi esensi demokrasi untuk memberikan kekuasaan pada rakyat.

Postmodernisme adalah salah satu teori dalam studi Hubungan Internasional. Dalam komunitas keilmuan sendiri, Postmodernisme masih menjadi kontroviersial. Dalam hal ini, Postmodernisme dianggap bertentangan dengan nilai-nilai yang dipercaya masyarakat pada umumnya. Namun, sampai sekarang perdebatan mengenai apa itu Postmodernisme masih terus terjadi. Belum ada seorangpun yang dapat mengidentifikasikan secara gamblang mengenai apa itu postmodernisme. Oleh sebab itu, Richard Devetak dalam tulisannya yang berjudul Postmodernism ini akan membahas mengenai Postmodernisme secara umum. Kemudian secara khusus, terdapat empat poin yang dijelaskan melalui tulisan ini, yaitu: Hubungan antara kekuatan (power) dan pengetahuan (knowledge) dalam studi HI Pendekatan tekstual dalam Postmodernisme Bagaimana Postmodernisme berurusan dengan negara Usaha Postmodernisme untuk memikirkan kembali pemahman kita terkait politik

Seiring dengan kebangkitan ekonomi Jepang pada tahun 1970-an, diskusi-diskusi mengenai Jepang dalam konteks Ilmu Hubungan Internasional mulai berkembang. Banyak akademisi yang mendebatkan apakah Politik Luar Negeri Jepang sebetulnya liberal ataukah merkantilis. Namun, perdebatan tersebut lebih didasarkan pada studi terkait hubungan Amerika Serikat dan Jepang, jarang sekali dilakukan studi secara mendalam mengenai karakteristik dari Politik Luar Negeri Jepang itu sendiri. Oleh sebab itu, tulisan Kent Calder pada tahun 1988, yang berjudul Japanese Foreign Economic Policy Formation: Explaining the Reactive State, yang menjelaskan mengenai karakteristik negara reaktif pada Politik Luar Negeri Jepang, menjadi salah satu milestone dalam studi mengenai Politik Luar Negeri Jepang. Tulisan tersebut menjadi sebuah tesis yang wajib dirujuk bagi akademisi mana pun yang ingin melakukan studi tentang Politik Luar Negeri Jepang. Namun, tulisan itu sendiri tidaklah sempurna dan masih membuka...

Richard Ned Lebow dalam tulisannya, “Identity and International Relations” mencoba memberikan pemahaman baru yang lebih kompleks dan empiris terhadap filosofi politik identitas dalam hubungan internasional, khususnya dalam hal konsepsi diri sendiri ( self ) dan lainnya ( other ). Hal ini dilakukannya guna menampik asumsi yang umum digunakan oleh sarjana Hubungan Internasional dan dipopulerkan serta didukung oleh beberapa filsuf terkenal (cont: Kant, Hegel, Schmitt, Huntington, Foucalt) bahwa hubungan antarnegara harus selalu didasari oleh konstruksi identitas negatif terhadap negara lain ( other ) dan konstruksi identitas positif terhadap negara sendiri ( self ) demi membangun negara yang kokoh dan memperkuat solidaritas nasional. Lebow berargumen bahwa asumsi yang dikemukakan di atas sangat minim dalam hal bukti empiris, sehingga tidak dapat dijadikan tesis bagi studi politik identitas dalam hubungan internasional. Lebow kemudian menawarkan sebuah antitesis bagi asumsi di atas yan...