Alan Gamlen: Pendekatan Baru dalam Memandang Institusi Diaspora


Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi perubahan paradigma terhadap ide mengenai migrasi yang menyebabkan negara menjadi lebih hirau kepada diasporanya. Alan Gamlen melihat bahwa sebelumnya negara hanya memandang sisi imigrasi dari kebijakan migrasi dan melupakan emigrasi. Akan tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, institusi-institusi diaspora mulai bermunculan di hampir seluruh negara anggota PBB, baik sebagai kebijakan, lembaga formal, atau perundangan.

Di tengah peningkatan perhatian terhadap institusi diaspora, Gamlen menyesalkan kajian tentang institusi diaspora yang masih tertinggal. Menurut Gamlen, kajian mengenai institusi diaspora hanya terbatas pada studi kasus atau analisa deskriptif. Hal ini menyebabkan belum ada kajian teoritik yang mampu menjelaskan mengapa institusi diaspora muncul. Studi kasus mampu menjelaskan mengapa institusi diaspora muncul di suatu negara, namun tidak mampu menjelaskan mengapa kemunculan ini terjadi secara bersamaan di tingkat global.


Berdasarkan studi pustaka yang ia lakukan, Gamlen menyimpulkan bahwa terdapat dua pandangan utama yang mampu menjelaskan mengapa institusi diaspora muncul, yaitu tapping (menarik) dan embracing (merangkul). Menurut pandangan pertama, negara menciptakan institusi diaspora karena alasan materialistis, yaitu keinginan untuk menjadikan diaspora sebagai aset tambahan untuk memperkuat negara. Pandangan kedua jauh lebih progresif dengan melihat institusi diaspora sebagai upaya negara untuk memproyeksikan kebijakan domestiknya di luar batas teritorial.

Kedua pandangan di atas dilahirkan oleh berbagai studi kasus mengenai berbagai institusi diaspora di negara yang berbeda. Oleh sebab itu, Gamlen melihat bahwa tapping dan embracing terlalu fokus pada analisa tingkat domestik, seakan-akan negara dapat senantiasa membentuk sistem internasional, namun melupakan kemungkinan dimana perilaku negara dapat dipengaruhi dan dibentuk oleh sistem internasional. Berdasarkan kritik tersebut, Gamlen memperkenalkan pendekatan baru dalam memahami institusi diaspora yang lebih luas, yaitu tata kelola diaspora.

Tata kelola diaspora berangkat dari asumsi Foucalt mengenai metode subversif yang digunakan penguasa untuk mendisiplinkan subjeknya secara sukarela. Dalam konteks tata kelola diaspora, negara yang tentunya tidak memiliki kewenangan untuk menerapkan metode koersif pada diasporanya di luar negeri akan memilih menggunakan metode subversif, misalnya membangun identitas diaspora yang setia dan mengabdikan kemampuannya untuk memajukan negara asalnya. Institusi diaspora, dengan demikian, muncul dengan agenda mendisiplinkan diaspora.

Untuk memahami mengapa agenda di atas yang muncul, Gamlen mengajukan penggunaan pendekatan difusi untuk melacak bagaimana ide ini diciptakan dan berkembang melalui siklus norm emergence - norm cascade - norm internalization. Dalam hal ini, perkembangan ide mengenai tata kelola diaspora tidak dapat terlepas dari peran komunitas epistemik dalam mempenetrasi lembaga pemerintahan dan menjadikan ide mereka sebagai bagian dari kebijakan negara. Menurut Gamlen, komunitas epistemik yang melahirkan institusi diaspora berasal dari kalangan optimistik yang meyakini bahwa migrasj dapat bermanfaat bagi semua orang. Berkat intervensi komunitas ini, institusi diaspora menjadi semakin normal dan normatif.

Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga proposal yang diajukan Gamlen untuk mengembangkan studi tentang institusi diaspora. Pertama, studi harus mampu menjelaskan bagaimana institusi diaspora tercipta melalui pendekatan difusi. Kedua, studi harus melihat peran komunitas epistemik dalam mempromosikan institusi diaspora. Terakhir, studi harus memperhatikan praktek-praktek kekuasaan yang cenderung sbversif dalam membentuk identitas diaspora.

Sumber: Alan Gamlen. 2014. "Diaspora Institutions and Diaspora Governance." Center for Migration Studies of New York Vol. 48.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Bagaimana Menjadikan Demokratisasi sebagai Agenda Politik Luar Negeri akan menjadi Masalah

Image
Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan dimana rakyat sebagai objek yang diperintah juga sekaligus menjadi subjek yang memberi perintah. Dengan kata lain, demokrasi adalah sistem dimana rakyat memerintah diri mereka sendiri. Rakyat yang membuat hukum, rakyat yang memilih pemimpinnya, rakyat yang memilih hakim untuk mengadilinya, rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi. Demokratisasi adalah segala upaya yang dilakukan aktor-aktor tertentu untuk mengubah sistem pemerintahan sebuah negara dari non-demokrasi menjadi demokrasi. Umumnya, demokratisasi terjadi pada sistem otoriter, sebab demokrasi dipercaya sebagai antitesis dari sistem otoriter.
Read more

Donald E. Weatherbee: 50 Tahun ASEAN Bukanlah Indikator Keberhasilan Regionalisme

Image
Weatherbee dalam tulisannya yang berjudul "ASEAN and Regionalism in Southeast Asia" berusaha menganalisis klaim-klaim yang menyatakan bahwa setelah Uni Eropa, ASEAN merupakan organisasi regional yang paling sukses menjalankan tugasnya. Weatherbee melihat bahwa meskipun ASEAN memang berhasil membuat iklim kooperatif di Asia Tenggara, namun ASEAN masih belum mampu untuk menerapkan lembaga-lembaga suprasional yang dapat membuat ASEAN lebih otoritatif di Asia Tenggara sendiri. Dari fakta sederhana inilah, Weatherbee kemudian berusaha untuk mengukur secara objektif, hal-hal yang umum dianggap sebagai indikator kesuksesan ASEAN sebagai organisasi regional.
Read more

Politik Luar Negeri

Image
Untuk memahami apa itu Politiki Luar Negeri (PLN), marilah kita simak analogi berikut: ” Bayangkan sebuah rumah tangga, dimana dalam rumah tangga tersebut terdapat komponen-komponen, seperti kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, anak-anak, dan pembantu. Masing-masing dari komponen tersebut memiliki fungsinya masing-masing beserta tujuan dan cita-cita masing-masing, yang untuk mencapainya tentu akan memerlukan modal atau kapabilitas. Kenyataannya, kepala rumah tangga tersebut mengalami kesulitan untuk memenuhi modal yang dibutuhkan sehingga ia harus keluar rumah dan melakukan usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, seperti berdagang, meminjam, atau merampok. ” Jika konteks rumah tangga ini diubah menjadi negara, maka usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tersebut adalah politik luar negeri. Pada dasarnya, politik luar negeri adalah output dari sistem politik suatu negara. Dengan begitu, walaupun PLN adalah sebuah alat untuk dapat bermain dalam panggung be
Read more

Kemerosotan Norma Keamanan Manusia dalam Kebijakan Imigrasi Australia Pasca-1992

Image
Tulisan ini sebelumnya telah dipublikasikan di Jurnal Hubungan Internasional Universitas Airlangga Vol. 11 No. 1, Tahun 2018 Kata ‘pengungsi’ baru pertama kali didefinisikan dalam sebuah hukum internasional melalui 1951 United Nations Convention Relating to the Status of Refugees (Konvensi PBB tentang Pengungsi Tahun 1951). Melalui konvensi ini, setiap pengungsi mendapatkan status dan juga hak-hak yang dijamin oleh hukum internasional. Hal ini dilandasi oleh tiga prinsip fundamental: (1) non-diskriminasi; (2) non-penalisasi; dan (3) non-pemulangan paksa. Konvensi ini kemudian ditandatangani oleh 26 negara yang menghadiri pertemuan ini, salah satunya adalah Australia.  Pada perkembangannya, Konvensi PBB Tahun 1951 berhasil mendapatkan penerimaan yang baik dari komunitas internasional dan telah diratifikasi oleh 145 negara per April 2015 (UNHCR, 2016). Asumsi awal yang dapat dihasilkan dari fakta ini adalah bahwa komunitas internasional telah mengakui hak pengungsi dan mene
Read more

Awal dari Kejatuhan: Perkembangan Diskursus Anti-Komunisme di Ruang Publik Vietnam Pasca-Doi Moi

Image
Komunisme telah gagal di Vietnam. Begitulah kira-kira pesan yang ingin disampaikan oleh Pangeran Nguyen Phuc Buu Chanh, seorang bangsawan dari Dinasti Nguyen, dalam press release-nya pada 14 November 2004 yang berjudul The Failure of Communism in Vietnam. Pangeran Nguyen, dalam press release tersebut, menekankan bahwa komunis telah gagal memenuhi janjinya untuk menciptakan masa depan dimana rakyat akan berkuasa, bebas, dan hidup makmur di dalam surga komunal. Bukannya memberikan surga komunal, komunis justru menciptakan sebuah negara yang dikuasai hanya oleh elit partai, tidak memiliki kebebasan, dan tidak menjamin hak-hak warga. Lebih lagi, komunis juga telah merampas kebudayaan tradisional Vietnam dan memaksa masyarakat untuk menerima kebudayaan komunis. Menyikapi hal ini, Pangerang Nguyen menyuarakan bahwa semua orang yang merasa bebas harus mengutuk pemerintahan Vietnam yang membiarkan hal tersebut terjadi. Hal yang sama juga dikatakan oleh Tran Bach Dang, seorang pejabat komuni
Read more