Calon dan Kriteria Negara Maju di Kawasan Asia (Kriteria 1: Penerapan Pasar Bebas)


Pada tahun 1680, Jean-Baptiste Colbert, Menteri Keuangan Perancis pada masa tersebut sedang berdialog dengan perkumpulan pebisnis Perancis. Ketika itu Jean-Baptiste bertanya pada para pebisnis tersebut, “Apa yang dapat saya lakukan untuk Anda?” Joel Le Gendre, perwakilan para pebisnis Perancis tersebut menjawab, “Apa yang dapat Anda lakukan untuk kami? Biarkan kami (Laissez-nous faire)!” Percakapan itulah yang menginspirasi Adam Smith untuk merumuskan sistem ekonomi laissez-laire dalam bukunya The Wealth of Nation, atau yang lebih dikenal dengan sebutan sistem pasar bebas.

Sistem pasar bebas adalah sistem dimana negara ‘tidak melakukan apa-apa’. Namun, dengan ‘tidak melakukan apa-apa’ bukan berarti bahwa negara menjadi pasif dan melupakan kewajibannya untuk mensejahterakan rakyat. Justru dengan ‘tidak melakukan apa-apa’, negara sedang melakukan tindakan aktif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Pertanyaan yang dapat muncul dari pernyataan ini tentu adalah, “Bagaimana mungkin bisa begitu?” Logikanya adalah seperti ini: sistem pasar bebas memiliki aksioma yaitu bahwa setiap orang akan bertindak rasional dalam kegiatan ekonomi. Ketika seseorang berupaya untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya dengan pengorbanan seminimal mungkin, ia juga akan bertemu dengan orang lain yang serupa. Selama pertemuan ini tetap berjalan rasional, maka akan ada tangan tak terlihat (invisible hand) yang akan mengarahkan perekonomian negara pada suatu titik euilibrium dimana terjadi keuntungan bersama.

Akumulasi dari keuntungan bersama ini pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan bangsa atau apa yang disebut sebagai kekayaan bangsa (the wealth of nation). Syarat untuk mewujudkannya hanya satu, yaitu negara harus melakukan satu hal terhadap pasar: tidak melakukan apa-apa; biarkan saja; laissez-faire! Inilah logika sistem pasar bebas, sebuah logika yang menyatakan bahwa negara akan mampu memenuhi kewajibannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara menciptakan sebuah ruang dimana rakyat dapat bebas melakukan pertukaran barang dan jasa serta melindunginya dari intervensi apapun. Ruang yang dimaksud adalah pasar.

Dengan adanya sistem pasar bebas, maka warga negara akan diberikan kebebasan untuk memilih jalan hidupnya. Mereka dapat memilih apakah mereka mau bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan lebih atau bermalas-malasan dan mendapatkan penghasilan sedikit. Semua itu terserah pada pilihan individu masing-masing. Namun, mereka akan menyadari bahwa ketika mereka bermalas-malasan, maka mereka akan kesulitan untuk mendapat penghasilan yang layak. Oleh sebab itu mereka akan bekerja keras dan bersaing dengan orang-orang yang bekerja keras lainnya. Persaingan tersebut akan memicu terjadinya peningkatan produktifitas yang akan mengarah pada kemajuan negara.

Namun bagi Kishore Mahbubani, yang terpenting adalah sistem pasar bebas memiliki kemampuan untuk membebaskan jiwa manusia. Lebih lagi, sistem pasar bebas juga mampu membebaskan manusia dari kemiskinan. Laporan dari World Economy Outlook pada tahun 2006 dan Bank Dunia pada tahun 2007 menunjukkan bahwa ratusan juta orang di Asia terbebas dari kemiskinan sebagai dampak dari penerapan sistem pasar bebas di kawasan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pasar bebas memang mampu untuk menjadi kriteria yang menentukan kemajuan suatu negara dengan cara meningkatkan kesejahteraan warga. Salah satu calon negara maju di Asia, yaitu China, telah berhasil membuktikan dampak positif penerapan sistem pasar bebas bagi negerinya.

Penerapan Sistem Pasar Bebas di China


China adalah negara dengan penduduk terbanyak di dunia, namun sebagai akibatnya China juga memiliki penduduk miskin terbanyak di dunia. Ketika Mao Zedong berkuasa pada tahun 1949, ia mencoba mengimplementasikan sistem ekonomi terencana yang dipelajarinya dari Uni Soviet untuk mengatasi masalah tersebut. Awalnya semua berjalan dengan sangat baik. Rencana Lima-Tahun Pertama (First Five-Year Plan) yang berlangsung dari tahun 1953-1957 berhasil meningkatkan rata-rata nilai tahunan industri dan agrikultur China masing-masing 19.6 dan 4.8 persen. Melihat kesuksesan tersebut, Mao pun berpikir bahwa China dapat melakukan hal yang lebih hebat lagi.

Mao kemudian meluncurkan kebijakan Lompatan Jauh Ke Depan (The Great Leap Forward) pada tahun 1958. Kebijakan tersebut gagal total. Beberapa statistik bahkan menunjukkan bahwa perekonomian China justru mengalami penurunan selama pengimplementasian Lompatan Jauh Ke Depan. Pada 1959 dan 1960, nilai bruto dari agrikultur China turun masing-masing sebanyak 14 persen dan 13 persen, dan pada 1961 nilai tersebut turun lagi sebanyak 2 persen mencapai titik terendah semenjak tahun 1952 (Lihat Tabel II).

Kegagalan kebijakan Lompatan Jauh Ke Depan banyak dikontribusikan oleh ketidakmampuan sistem ekonomi terencana memberikan insentif bagi warga China untuk bekerja dalam rangka memenuhi tuntutan yang diberikan oleh kebijakan tersebut. Kishore Mahbubani berhasil menangkap dengan baik perasaan warga China di bawah sistem ekonomi terencana dalam kunjungannya ke Beijing pada tahun 1980, ketika sistem pasar bebas belum diterapkan secara penuh.

Pertama, ketika Mahbubani berkunjung ke pencukur rambut di sana, dia mendapati bahwa pencukur tersebut terlalu berlama-lama mencukur rambutnya. Ketika Mahbubani bertanya pada sang pencukur, ia menjawab bahwa tidak penting ia mencukur sepuluh atau dua puluh kali. Ia akan tetap mendapat bayaran yang sama. Kedua, ketika Mahbubani bermaksud menggunakan Taksi yang berada di depan hotelnya, ia mendapati ada sepuluh buah Taksi dan sepuluh orang supir yang menantinya. Kesepuluh supir tersebut berdebat mengenai siapa yang mendapat giliran untuk bekerja selanjutnya. Sama seperti sang pencukur, tidak peduli berapa banyak orang yang mereka antarkan, mereka akan tetap mendapat bayaran yang sama.

Pengalaman Mahbubani tersebut menunjukkan bagaimana sistem ekonomi terencana yang diimplementasikan oleh Mao Zedong menyebabkan warga menjadi malas untuk bekerja, sehingga menurunkan produktifitas. Terbukti pertumbuhan ekonomi China terus menurun semenjak tahun 1966 (Lihat Tabel II).

Tabel II

Deng Xiaoping menyadari betul kesalahan dari sistem ekonomi terencana. Oleh sebab itu, ketika ia berkuasa ia meluncurkan kebijakan “Empat Modernisasi (The Four Modernization)” pada tahun 1978 yang memperkenalkan sistem pasar bebas kepada China untuk pertama kalinya. Dampaknya sungguh luar biasa. Pertumbuhan ekonomi China pun mengalami kenaikan secara perlahan-lahan semenjak kejatuhannya di tahun 1966 (Lihat Tabel I). Hari ini, kita telah melihat secara langsung dampak positif yang didapat oleh China melalui penerapan sistem pasar bebas. Hu Jintao, pemimpin China pada tahun 2002-2012 mengatakan bahwa China telah mengalami transformasi luar biasa yang belum pernah dilihat di negara tersebut. 

Dalam kurun waktu singkat selama 26 tahun dari 1978 sampai 2004, GDP China meningkat dari US$147.3 milyar menjadi US$1.6494 trilyun dengan rata-rata pertumbuhan tahunan mencapai lebih 9.4 persen. Perdagangan asingnya meningkat dari US$20.6 milyar menjadi US$1.1548 trilyun, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan mencapai lebih dari 16 persen. Cadangan mata uang asing China meningkat dari US$167 juta menjadi US$609.9 milyar. Jumlah orang miskin di daerah pedesaan merosot dari 250 juta menjadi 26 juta. Statistik-statistik yang disampaikan oleh Hu Jintao tersebut menunjukkan bahwa Lompatan Jauh Ke Depan yang direncanakan oleh Mao Zedong, secara ironis, justru terlaksana berkat sistem pasar bebas yang diterapkan oleh Deng Xiaoping.

Semua hal yang dijelaskan di atas menunjukkan bagaimana sistem ekonomi pasar bebas benar-benar berhasil membawa kemajuan bagi China. Jika Deng Xiaoping tidak menyadari kesalahan yang terdapat dalam sistem ekonomi terencana Mao, maka China tidak akan mendapatkan lompatan jauh ke depan-nya. Keputusan Deng Xiaoping untuk menerapkan sistem pasar bebas terbukti memberikan dampak positif bagi kemajuan China.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Kemerosotan Norma Keamanan Manusia dalam Kebijakan Imigrasi Australia Pasca-1992

Image
Tulisan ini sebelumnya telah dipublikasikan di Jurnal Hubungan Internasional Universitas Airlangga Vol. 11 No. 1, Tahun 2018 Kata ‘pengungsi’ baru pertama kali didefinisikan dalam sebuah hukum internasional melalui 1951 United Nations Convention Relating to the Status of Refugees (Konvensi PBB tentang Pengungsi Tahun 1951). Melalui konvensi ini, setiap pengungsi mendapatkan status dan juga hak-hak yang dijamin oleh hukum internasional. Hal ini dilandasi oleh tiga prinsip fundamental: (1) non-diskriminasi; (2) non-penalisasi; dan (3) non-pemulangan paksa. Konvensi ini kemudian ditandatangani oleh 26 negara yang menghadiri pertemuan ini, salah satunya adalah Australia.  Pada perkembangannya, Konvensi PBB Tahun 1951 berhasil mendapatkan penerimaan yang baik dari komunitas internasional dan telah diratifikasi oleh 145 negara per April 2015 (UNHCR, 2016). Asumsi awal yang dapat dihasilkan dari fakta ini adalah bahwa komunitas internasional telah mengakui hak pengungsi dan mene
Read more

Memahami Konstruktivisme

Image
Hubungan Internasional (HI) merupakan sebuah disiplin ilmu yang lahir pada akhir Perang Dunia ke-2 untuk mempelajari interaksi antara negara dengan tujuan menjaga perdamaian. Seiring berjalannya waktu, isu-isu HI berkembang menjadi semakin kompleks dan tidak melulu soal perang atau interaksi antarnegara. Kegagalan pemikiran Realisme dan Liberalisme dalam menjelaskan isu-isu tersebut memicu lahirnya pemikiran-pemikiran baru yang bertujuan untuk merombak kembali ontologi dari pemikiran Realisme dan Liberalisme yang masih menjadi pemikiran utama. Konstruktivisme merupakan salah satu dari pemikiran yang lahir untuk menjawab tantangan itu.
Read more

Richard Ned Lebow: Mengkonsepsi Ulang Ide Konstruksi Identitas 'Self' dan 'Other'

Image
Richard Ned Lebow dalam tulisannya, “Identity and International Relations” mencoba memberikan pemahaman baru yang lebih kompleks dan empiris terhadap filosofi politik identitas dalam hubungan internasional, khususnya dalam hal konsepsi diri sendiri ( self ) dan lainnya ( other ). Hal ini dilakukannya guna menampik asumsi yang umum digunakan oleh sarjana Hubungan Internasional dan dipopulerkan serta didukung oleh beberapa filsuf terkenal (cont: Kant, Hegel, Schmitt, Huntington, Foucalt) bahwa hubungan antarnegara harus selalu didasari oleh konstruksi identitas negatif terhadap negara lain ( other ) dan konstruksi identitas positif terhadap negara sendiri ( self ) demi membangun negara yang kokoh dan memperkuat solidaritas nasional. Lebow berargumen bahwa asumsi yang dikemukakan di atas sangat minim dalam hal bukti empiris, sehingga tidak dapat dijadikan tesis bagi studi politik identitas dalam hubungan internasional. Lebow kemudian menawarkan sebuah antitesis bagi asumsi di atas yan
Read more

Memahami Politik Identitas

Image
Bicara soal politik identitas, kita perlu memahami terlebih dahulu kata kunci dari mata kuliah ini, yaitu ‘identitas’. Perlu dipahami bahwa Identitas adalah sesuatu yang tidak dianggap ada dalam asumsi positivis karena identitas merupakan variabel yang tidak dapat dikuantifikasikan. Namun, mempelajari identitas adalah sesuatu yang dapat menjadi terobosan bagi pembelajaran postpositivistik dalam HI, sehingga membantu untuk mengembangkan keilmuan HI ini ke tingkat lebih tinggi.
Read more

Pengaruh Ideologi Konfusianisme terhadap Hubungan Diplomatik Vietnam – China Kontemporer

Image
Dalam kunjungan Presiden China, Li Keqiang, ke Vietnam beberapa hari yang lalu, dikeluarkan pernyataan yang didukung oleh Perdana Menteri Vietnam, Nguyen Tan Dung, bahwa kedua negara bersepakat akan meningkatkan hubungan kerjasama dalam segala bidang. Selain itu, kedua kepala negara juga menyatakan bahwa sengketa perbatasan laut yang ada saat ini harus diselesaikan dengan cara damai dan bahwa peningkatan kerjasama ini akan mengarah pada terciptanya stabilitas regional. Sengketa perbatasan laut tersebut mengacu pada konflik Laut China Selatan yang sempat menjadi panas semenjak adanya kontak fisik antara kapal China dengan kapal Vietnam. Vietnam sampai saat ini menolak untuk menyebut wilayah perairan tersebut sebagai Laut China Selatan, namun bersikukuh menyebutnya sebagai Laut Timur. Pernyataan terkait peningkatan kerjasama dalam segala bidang termasuk bidang keamanan yang dikeluarkan oleh China dan Vietnam baru-baru ini menimbulkan sebuah kontradiksi. Di satu sisi Vietnam menunj
Read more